Selain Intervensi Baduta Stunting Rp7 M, Banyuwangi Beri BPJS ke Kader Posyandu

Merdeka.com - Merdeka.com - Penanganan stunting di Banyuwangi dilakukan secara sinergis termasuk melibatkan kader posyandu yang memantau perkembangan tumbuh kembang bayi dan ibu hamil. Sebagai apresiasi kepada tugas mereka, Pemkab Banyuwangi memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 11.498 kader posyandu se-Banyuwangi.

"Ini apresiasi kepada para kader yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil. Saya harap, para kader posyandu akan lebih terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai menyerahkan secara simbolis premi tersebut ke sejumlah kader dalam acara 'Rapat Koordinasi Penurunan Stunting,' Rabu (18/1/2023).

Sebanyak 11.498 kader posyandu dari 2.310 posyandu di Banyuwangi dilibatkan Pemkab Banyuwangi untuk memantau tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya. Mereka diberikan kewajiban melakukan pemantauan secara intensif khususnya kepada bayi stunting dan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi.

pemkab banyuwangi memberikan premi jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan
pemkab banyuwangi memberikan premi jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan

Pemkab Banyuwangi memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan©2023 Merdeka.com

"Tidak hanya kader posyandu, kami juga dibantu kader dasawisma dalam melakukan pemantauan. Bahkan kader dasa wisma juga telah terbiasa aktif melakukan pendataan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan rumah tangga yang ada di wilayahnya. Mereka yang akan bertanggungjawab melakukan pendataan secara real time lewat aplikasi Banyuwangi Tanggap Stuntng," kata Ipuk.

"Kita harus bersama, bergandengan tangan tangani stunting, baik secara preventif maupun penanganan langsung. Terima kasih kepada kader yang terus kerja membangun Banywuangi di sektor kesehatan," imbuhnya.

Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk percepatan penurunan stunting tahun 2023. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah dua tahun atau baduta.

Dalam pelaksanaannya, di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader. Kecamatan bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telur, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan bumil risti.

pemkab banyuwangi memberikan premi jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan
pemkab banyuwangi memberikan premi jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan

Pemkab Banyuwangi memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan©2023 Merdeka.com

"Kader posyandu khusus kita libatkan untuk monev intervensi pemberian makanan tambahan (PMT). Mereka akan mendampingi dan memastikan PMT yang kita berikan dikonsumsi oleh bumil risti dan baduta yang rentan mengalami stunting," kata Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga meminta para camat untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder di wilayahnya untuk percepatan penanganan stunting. "Selain kader, warung, maupun penjual sayur keliling, libatkan juga duta sekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Ingat, stunting juga bisa disebabkan oleh faktor ini," kata Ipuk.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat menyebutkan berdasar data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2.704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa. Terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.

"Dari jumlah 2704 jiwa tersebut terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin. Setiap hari mereka mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka," jelas Amir. [hhw]