Sembilan fraksi DPRD DKI beri pandangan pada Raperda APBD 2023

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta memberikan pandangannya atas usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menjelaskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggenjot pendapatan di semua sektor sepanjang 2023.

"Kami mendorong agar kedua strategi ini bisa dijalankan dengan baik sehingga target pendapatan daerah yang dicanangkan dapat dicapai," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menyesuaikan dengan temuan dalam reses terkait pagu indikatif yang mengalami perubahan.

Baca juga: Rancangan APBD DKI 2023 capai Rp82,54 triliun

Ia memberikan contoh, penambahan anggaran penanggulangan banjir menjadi Rp3,72 triliun diperuntukkan untuk pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.

"Penanganan banjir perlu juga disesuaikan dengan kebijakan pengendalian banjir sesuai hasil pembahasan DPRD DKI Jakarta, khususnya hasil rekomendasi Pansus Banjir DPRD yang telah dibacakan pada 23 Desember 2020, yaitu merevitalisasi 109 sungai, danau, embung, dan waduk dengan target 10 sarana per-tahunnya. Sehingga pada 2030 minimal sudah mencapai 100 fasilitas itu yang dibenahi," ujar Anggota Partai Fraksi Grindra Thopaz Nugraha Syamsul.

Fraksi Partai PKS DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI melanjutkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk objek dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar karena banyak masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi dan sangat terbantu dengan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tersebut.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mengatasi dampak resesi ekonomi, khususnya alokasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca juga: DPRD targetkan APBD 2023 rampung akhir November 2022

"Dalam Rancangan KUA-PPAS 2023, untuk kegiatan Strategis Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan hanya dialokasi anggaran sebesar Rp170,52 miliar. Padahal UMKM merupakan kekuatan ekonomi masyarakat yang terbukti mampu menjadi penopang dari krisis berbagai ekonomi yang terjadi," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat, Wita Susilowaty.

Fraksi Partai PAN DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI memberikan perhatian kepada para kader PKK, Kader Dasawisma, dan Kader Jumantik guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di DKI Jakarta.

"Sudah sepatutnya mereka diberikan perhatian dengan penambahan dana operasional sebagai bentuk kepedulian mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar anggota Fraksi Partai PAN Wawan Suhawan.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya menyesalkan tidak adanya upaya akselerasi prioritas pembangunan puskesmas di wilayah yang belum memiliki fasilitas layanan dasar dalam Raperda APBD tahun 2023, padahal puskesmas merupakan fasilitas kesehatan paling mendasar di wilayah yang menjadi hak asasi seluruh warga Jakarta.

Baca juga: Banggar DKI sepakati plafon KUA-PPAS APBD 2023 Rp82,5 triliun

"Kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembangunan puskesmas pada titik-titik tersebut dan memasang target, kapan fasilitas puskesmas di semua kelurahan dapat tercapai," ujar anggota Fraksi Partai PSI Idris Ahmad.

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI untuk dapat menganalisa kebutuhan lahan pemakaman bagi warga DKI Jakarta yang semakin terbatas, sementara banyak warga yang pada akhirnya terlunta-lunta ketika sedang berduka karena keterbatasan alokasi lahan ini.

"Tempat pemakaman di Tegal Alur saat ini sudah tidak bisa mendapatkan lahan pemakaman baru bagi warga yang terdapat di kecamatan tersebut, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Alur. Hal ini juga dikarenakan lahan tersebut banyak digunakan untuk pernakaman jenazah covid," ujar anggota Fraksi Partai Nasdem Abdul Azis Muslim.

Dampak resesi
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mengantisipasi dampak resesi ekonomi dengan optimal, khususnya pada hasil dari kegiatan anggaran antisipasi dampak resesi sebesar Rp522 miliar untuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca juga: Pempov DKI diminta rasionalisasi anggaran penanganan banjir 2023

Mereka adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

Fraksi Partai PKB-PPP DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mencermati postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daaerah (RAPBD) 2023 pada sektor belanja agar anggaran yang digunakan benar-benar berpihak kepada kepentingan seluruh warga Jakarta secara nyata.

"Dalam pandangan kami, salah satu masalah yang perlu mendapat prioritas utama adalah masalah banjir. Kami tidak pernah bosan mengangkat masalah banjir, karena kami merasa selama beberapa tahun terakhir ini penanganan masalah banjir, khususnya banjir sungai, tidak mengalami kemajuan berarti," kata anggota Fraksi PKB-PPP Ahmad Ruslan.