Sempat Bikin Banjir, Pemkab Gresik Lakukan Normalisasi Kali Lamong

Liputan6.com, Jakarta Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto mulai menyiapkan langkah normalisasi Kali Lamong yang sempat menjadi penyebab banjir di kawasan setempat, setelah bertemu dan berkoordinasi dengan wakil rakyat di Ruang Graita Eka Praja wilayah itu, Senin, 17 Februari 2020.

Bupati Gresik, Jawa Timur mengatakan bahwa normalisasi akan dilakukan dengan menentukan titik tertentu untuk kemudian dilebarkan.

"Tahun ini harus ada titik tertentu yang harus dibangun. Jangan sampai dana itu kembali dalam bentuk SILPA. Makanya saya butuh berapa meter yang harus dilebarkan dan digali untuk didalamkan," kata Sambari.

Sambari berharap, normalisasi nantinya tidak membuat aliran air "ngantong" atau tertahan di wilayah Gresik. Caranya, dengan mengukur ketinggian aliran dan kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat yang berwenang dalam pelaksanaan pembangunannya, dilansir dari Antara.

"Tugas kami sekarang adalah menyiapkan lahan, dan sudah kami siapkan datanya sejak lama. Tapi belum ada data land acquisition and resettlement action plan (LARAP)," katanya.

Sambari mengatakan, data itu masih butuh disempurnakan agar lebih valid dengan total luasan lahan 149 hektare, khususnya mulai dari Kecamatan Balongpanggang sampai Kecamatan Kebomas.

Sambari mencatat, total panjang Kali Lamong adalah 103 km, dan yang melintasi wilayah Gresik 50,7 km, dengan melintasi beberapa wilayah kecamatan di Gresik yaitu mulai dari Kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, Kebomas.

Sesuai Perpres

Ilustrasi – Banjir di Sidareja pada 20 Oktober 2016. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Sambari memastikan, seluruh Asosisiasi Kepala Desa di wilayah Kali Lamong siap mendukung pelaksanaan normalisasi Kali Lamong sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

"Semua aparatur desa yang dilintasi Kali Lamong sudah dikumpulkan oleh kades. Bahkan beberapa kades sudah menyatakan kesanggupan untuk mendukung kelancarannya dengan menyiapkan tanah kas desa yang ada," katanya.

Sambari mengatakan, studi tanah ditarget selesai September-Oktober 2020, kemudian November-Desember 2020 dilakukan pembebasan tanah.

"Kami berharap pembebasan itu dilaksanakan dengan dana sharing 25 persen Pemkab Gresik, 35 persen Pemprov Jawa Timur dan 40 persen Pemerintah Pusat," ujarnya.

Selain itu, pada tahun 2020 langkah yang dilakukan Pemkab Gresik adalah membangun tanggul Kali Lamong antara Desa Jono-Desa Tambakberas yang kurang lebih sepanjang 1 km, dengan toal dana Rp15,52 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Fandi Ahmad Yani berharap langkah kongkret bisa segera dilakukan untuk normalisasi Kali Lamongan, sebab pihaknya juga siap untuk menganggarkan kebutuhannya.

"Tolong dikerjakan yang mana yang harus didahulukan, tentunya sesuai teknis. Untuk pekerjaan tahun 2021 pada RKPD tahun ini akan kita bahas, dan pertemuan ini tak hanya sekali ini saja. Yang dibebaskan lebih dulu adalah yang kita butuhkan terlebih dahulu katanya," kata Gus Yani, panggilan akran Fandi Ahmad Yani.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini