Senat AS Setujui RUU Sanksi untuk China Terkait Hukum Keamanan Nasional Hong Kong

Liputan6.com, Washington D.C - Senat AS dengan suara bulat telah menyetujui RUU yang akan memberikan sanksi kepada pejabat China yang merongrong otonomi Hong Kong ketika Beijing masih terus bersikeras memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat AS masih perlu mengesahkan RUU tersebut, yang akan memungkinkan sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat China dan polisi Hong Kong serta bank yang melakukan bisnis dengan mereka, seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (26/6/2020).

Pemungutan suara itu dilakukan ketika China masih berusaha maju dengan undang-undang Keamanan Nasional yang akan memberlakukan hukuman atas subversi dan ancaman lain yang dirasakan di Hong Kong, bahkan setelah adanya protes besar-besaran tahun lalu dalam mendukung mempertahankan kebebasan pusat keuangan.

"Mereka bergerak maju dalam proses mereka untuk merampas kebebasan rakyat Hong Kong. Jadi, intinya adalah waktu," kata Senator Chris Van Hollen, seorang bagian dari partai Demokrat yang membantu memimpin tuduhan pada RUU bipartisan.

"Mengesahkan resolusi Senat sebagai konsekuensi dari tindakan mereka hampir tidak akan dianggap serius di Beijing," katanya di sidang Senat.

"Dan itulah mengapa penting untuk benar-benar melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok akan membayar timpalan jika terus menempuh jalan ini untuk memadamkan kebebasan orang-orang di Hong Kong."

Kemungkinan Disahkan DPR AS

Polisi anti huru hara memeriksa kartu pers wartawan di luar gedung Dewan Legislatif di Hong Kong, Rabu (27/5/2020). Penjagaan ekstra dilakukan menimbang kemungkinan aksi menentang Rancangan Undang-undang (RUU) yang mengkriminalkan penghinaan terhadap lagu kebangsaan China. (AP Photo/Kin Cheung)

RUU itu kemungkinan akan dengan mudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Demokrat, yang telah berulangkali membawa Tiongkok untuk menangani masalah hak asasi.

Pemerintahan Donald Trump telah menyatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai wilayah otonom berdasarkan hukum AS.

Sementara itu, China berjanji memberlakukan sistem terpisah untuk Hong Kong sebelum mengambil kembali wilayah itu dari Inggris pada tahun 1997.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini: