Senator Bustami apresiasi pelaksanaan mudik dan beri catatan

Senator DR. Bustami Zainuddin, S.Pd, MH mengapresiasi pelaksanaan arus mudik dan balik yang kini masih berlangsung serta memberikan beberapa catatan demi perbaikan ke depannya.

Dalam keterangan diterima di Bandarlampung, Minggu dini hari, senator asal daerah pemilihan Lampung itu menjelaskan, tradisi mudik sudah menjadi kegiatan budaya, yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia.

Pandemi COVID-19 dua tahun terakhir, lanjut dia, telah memaksa masyarakat untuk tidak menjalankan ritual ini seperti biasanya.

Kegiatan perayaan Idul Fitri 1441 H dan 1442 H sekalipun tetap dilaksanakan, namun dalam suasana yang sangat sunyi, terbatas dan dalam situasi traumatik karena ancaman serangan COVID-19.

"Tradisi mudik terasa sangat sepi, terminal-terminal lenggang, pelabuhan dan bandara juga nyaris tanpa keriuhan," kata Bustami, yang juga mantan Bupati Waykanan.

Alumni FKIP Unila itu menjelaskan, tradisi mudik sebagai bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri 1443 H, bertepatan tanggal 2-3 Mei 2022, dimana pemerintah memberi cuti bersama panjang mulai tanggal 29 April, plus 4-6 Mei 2022 kembali terjadi dan begitu terasa sangat luar biasa.

Baca juga: Polda Banten evaluasi arus mudik dan mempersiapkan arus balik Lebaran

Baca juga: Ridwan Kamil: Persoalan rest area jadi evaluasi mudik 2022

Selain karena pandemi COVID-19 relatif sudah sangat terkendali ditandai dengan minimnya kasus dan pelonggaran-pelonggaran terhadap aktivitas dan pergerakan masyarakat, juga karena Bonus libur panjang yang diberikan oleh pemerintah.

"Tentu masih ditambah adanya THR dan berbagai support lain yang diberikan kepada masyarakat," kata alumni SMAN 5 (kini 9) Kota Bandarlampung itu.

Namun demikian, lanjutnya, di sela-sela reuni dengan sejumlah rekan di SMPN 1 Kedaton (SMPN 8 Kota Bandarlampung) di kediamannya di bilangan Sukarame, ada beberapa catatan yang perlu diberikan, selain sebagai apresiasi juga sebagai rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

"Apresiasi di antaranya, koordinasi antar-stakeholder terkait dalam hal ini Departemen Perhubungan, Kementrian PUPR, Polri, BUMN terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan lain lain sudah berjalan relatif baik, sehingga pelaksanaan mudik Lebaran relatif lancar dan sukses," katanya
.
Bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, lanjut dia, khususnya yang akan mudik di Sumatera, memang masih menghadapi kemacetan, penumpukan yang luar biasa, khususnya di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek - Merak, dan di penyeberangan Merak menuju Bakauheni lanjut pada ruas Tol Lampung-Palembang atau sebaliknya.

Baca juga: Pengamat intelijen apresiasi kinerja Polri amankan mudik

Baca juga: Pengamat: Butuh jalan alternatif dan informasi arus mudik atasi macet

Wakil Ketua Komite 2 DPD RI itu menilai, pertama, kemacetan dan penumpukan yang terjadi, lebih karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah pemudik memang luar biasa banyak, di luar perkiraan, dan mudik pada waktu yang sama atau hampir sama.

"Ini tidak lain karena sudah 2 kali Lebaran tidak mudik, pandemi COVID-19 yang sudah mereda, plus libur panjang," katanya.

Kedua, menurut dia, Kementerian Perhubungan dan Polri kurang gencar dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait kondisi jalan-jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat, khususnya jalan non tol, sehingga semua masyarakat pemudik seolah hanya terfokus melalui jalan tol. "Padahal jalan non tol kondisinya relatif juga sangat baik," kata dia.

Selanjutnya, pihak ASDP sangat kurang melakukan sosialisasi terkait keharusan pembelian tiket penyeberangan via online, berikut teknis waktu penyeberangannya. Penumpukan yang terjadi di pelabuhan selain dikarenakan jumlah pemudik yang luar biasa, di luar kapasitas pelabuhan, juga karena disiplin pemudik dalam hal pembelian tiket, dan kapan waktu masuk pelabuhan, juga masih sangat kurang.

Baca juga: Pengamat ingatkan harus ada pengaturan soal kebijakan 'one way'

Baca juga: Pengamat: Layanan Pertamina kurangi beban pemudik

Melihat kondisi yang ada, lanjutnya, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Pertama, Dephub, PUPR, Polri dan jajaran pemerintah daerah harus lebih solid lagi melakukan koordinasi untuk mempersiapkan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara agar lebih siap lagi.

"Sosialisasi kondisi jalan baik ruas jalan tol maupun non tol, sebagai pilihan alternatif harus lebih digencarkan. Agar masyarakat tidak terpaku pada jalan tol," tegas dia.

Kedua, sosialisasi pembelian tiket via online dan disiplin pengguna penyeberangan harus lebih gencar dilakukan, sehingga tidak ditemukan lagi pemudik modal nekat, masuk pelabuhan tanpa tiket, dan masuk pelabuhan sesuka hati tanpa mempedulikan kapan jadwal penyeberangan seharusnya dilakukan.

Ketiga, ada baiknya penyeberangan barang dan manusia di pelabuhan terpisah pada saat arus mudik, untuk mengurangi penumpukan di pelabuhan pada satu titik.

Selanjutnya, perlu penambahan dermaga secara instan dan penambahan kapal dengan kapasitas yang besar, untuk mengatasi ledakan penumpang pada kondisi puncak arus mudik.

Terakhir, perlu diberikan insentif tertentu bagi pemudik dari kalangan masyarakat biasa (non pegawai, non karyawan) sehingga bisa mendorong untuk melakukan mudik lebih awal, begitu sebaliknya.

Baca juga: Pengamat: Mudik gratis bagai oasis setelah terhantam pandemi

Baca juga: Pengamat: Mudik berdampak positif bagi kinerja perekonomian

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel