Seorang PNS di Kupang Korupsi Uang Kelompok Tani Ratusan Juta Rupiah

Merdeka.com - Merdeka.com - AYONF alias Obet (44), pegawai negeri sipil (PNS) pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Kabupaten Kupang ditahan polisi sejak Rabu (9/11). Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pekerjaan pemeliharaan tanaman I reboisasi intensif dan agroforestry lahan seluas 505 hektare tahun 2020.

"Tersangka ditahan hingga 20 hari ke depan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut," kata Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, Jumat (11/11).

Satreskrim Polres Kupang melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi, yakni lima orang dari Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Benain Noelmina, 11 orang dari UPT KPH wilayah Kabupaten Kupang, 12 orang dari kelompok tani (poktan) Desa Fatumonas.

Sebanyak 12 orang saksi dari poktan Desa Uiasa, lima saksi dari poktan Desa Akle dan 10 orang saksi dari poktan Desa Oenuntono. Polisi sudah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen terkait pekerjaan tersebut.

Obet pasrah saat ditahan dalam sel Polres Kupang. Dia juga terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan dinyatakan sehat sebelum menjalani penahanan.

Kasus ini ditangani penyidik Tipikor Satreskrim Polres Kupang sesuai laporan polisi nomor LP/A/03/VI/2022/Polda NTT/Polres Kupang tanggal 16 Juni 2022 dan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Sidik/SB/VI/2022/Sat.Reskrim tanggal 16 Juni 2022, serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDP/59/VI/2022/Sat.Reskrim tanggal 16 Juni 2022.

Pekerjaan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp541.020.000 yang bersumber dari DIPA BPDASHL Benain Noelmina tahun 2020. Dana ini dialokasikan untuk beberapa desa yakni Desa Uiasa, Kecamatan Semau Rp111.900.000.

Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah Rp115.140.000, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan Rp231.180.000 dan Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Rp112.800.000.

Pencairan ke rekening tim pelaksana pekerjaan melalui rekening BRI dalam tiga tahap masing-masing tahap I sebesar Rp216.408.000, tahap II sebesar Rp162.306.000 dan tahap III sebesar Rp162.306.000.

Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan selesai namun uang untuk poktan hanya dibayarkan Rp117.996.000.

Uang ini dicairkan untuk Desa Uiasa Rp54.986.994, Desa Fatumonas Rp20.000.000, Desa Akle Rp30.000.000 dan Desa Oenuntono Rp13.000.000. Pekerjaan dilakukan sejak Mei 2020 dan berakhir Desember 2020.

Tersangka Obet selaku ketua pelaksana kegiatan swakelola menunjuk secara lisan Poktan sebagai pelaksana pekerjaan P1, tanpa didukung kontrak kerja secara tertulis.

Pencairan dana dilakukan oleh tersangka Obet bersama bendahara kegiatan Swakelola, Mehid Amekan.

Seluruh dana yang dicairkan langsung diambil, atau dipegang oleh tersangka sehingga seluruh dana dikelola oleh tersangka hingga pembayaran ke Poktan. Dalam pelaksanaan, tersangka Obet tidak membayar upah Poktan sesuai dokumen dalam rencana kerja KAK dan SPKS.

Di Desa Fatumonas, dari alokasi dana Rp115.140.000, tersangka hanya menyalurkan dana ke dua Poktan (O'Aem dan Kauniki) sebesar Rp20 juta sehingga ada selisih Rp95.140.000.

Untuk Desa Akle, dari alokasi dana Rp201.180.000, tersalur hanya Rp30 juta ke Poktan Kaisalun sehingga ada selisih Rp171.180.000. Desa Uiasa, dari alokasi dana Rp111.900.000, hanya disalurkan Rp54.985.954 ke Poktan Bangun Hidup dan ada selisih Rp56.914.005.

Sedangkan untuk Desa Oenuntono, dari alokasi dana Rp112.800.000 hanya Rp13 juta yang disalurkan ke Poktan sehingga ada selisih Rp99.800.000.

Pembayaran ke Poktan pun tanpa bukti serta hingga saat ini tim pelaksana belum membuat SPJ dan laporan pertanggungjawaban ke BPDASHL Benain Noelmina.

Sesuai hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi NTT, ada dana Rp 423.024.000 yang diduga kuat disalah gunakan oleh ketua tim pelaksana kegiatan P1.

Dana ini disalah gunakan Obet selaku ketua tim pelaksana kegiatan P1 untuk kepentingan pribadi seperti makan, minum, rokok dan bahan bakar minyak (bensin).

Selaku tersangka, Obet pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 undang-undang RI nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. [cob]