Serangan terhadap prakarsa damai Trump di Afghanistan jadi hantaman terbaru

Oleh Idrees Ali, Jonathan Landay dan Rupam Jain

WASHINGTON/MUMBAI, India (Reuters) - Rencana Presiden AS Donald Trump untuk membawa perdamaian ke Afghanistan yang macet, telah mengalami kemunduran baru setelah Kabul memutuskan melanjutkan operasi ofensif terhadap Taliban menyusul dua serangan pada Selasa yang menewaskan puluhan warga Afghanistan.

Washington menyebat rangkaian serangan itu --satu di rumah sakit Kabul di mana orang-orang bersenjata menewaskan paling sedikit 24 orang termasuk dua bayi yang baru lahir dan bom bunuh diri di sebuah pemakaman di provinsi Nangarhar yang menewaskan sedikitnya 32 orang-- sebagai momen bagi pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk bersatu dalam memerangi kekerasan tersebut dan untuk menegosiasikan kesepakatan damai.

Sebuah afiliasi ISIS mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu, menurut SITE Intelligence Group. Belum ada klaim atas serangan rumah sakit di Kabul.

Taliban membantah terlibat dalam kedua serangan tersebut.

Empat sumber --seorang pejabat AS, seorang pembantu kongres AS, seorang diplomat Eropa dan seorang mantan pejabat Afghanistan yang semuanya meminta namanya tidak disebutkan-- mengatakan serangan-serangan itu lebih cenderung merusak proses perdamaian yang disponsori AS ketimbang untuk mencapai rekonsiliasi pemerintah-Taliban.

Pemerintah umumnya telah menangguhkan serangan terhadap Taliban sejak rencana pengurangan pasukan AS diumumkan pada 29 Februari tetapi niat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyatakan untuk melanjutkan operasi bisa mengawali sebuah siklus kekerasan, kata si pejabat dari AS. Keputusan itu bisa membawa dampak yang menentukan pada kesepakatan damai, kata sang pejabat.

"Taliban (mungkin) tidak pernah berkomitmen menjadikan kesepakatan dengan pemerintah Afghanistan ini efektif dan serangan ini adalah daun ara untuk alasan guna menghancurkan kesepakatan ini dan memberikan alasan kepada semua orang untuk meninggalkannya," kata pejabat itu.

Serangan ke rumah sakit itu tampaknya bukan kebiasaan dari taktik Taliban, kata pejabat itu.

Pejabat ini mengatakan Washington masih berencana memangkas jumlah pasukan AS di Afghanistan menjadi 8.600 dari sebelumnya sekitar 13.000 begitu kesepakatan itu tercapai dan kemudian menilai apakah akan dikurangi lebih besar lagi.

"Sangat jelas penilaian kami adalah bahwa persyaratannya tidak terpenuhi" agar berada di bawah 8.600 personel, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa hal itu pada akhirnya akan menjadi keputusan politik.

Departemen Luar Negeri, yang memimpin diplomasi AS untuk mengusahakan tercapainya kesepakatan damai Afghanistan, menolak berkomentar untuk laporan ini, demikian juga dengan dewan keamanan nasional Gedung Putih.

"Jika warga Afghanistan akan menyerang, saya tidak melihat alasan bagaimana Anda bisa membuat kesepakatan terus berjalan," kata seorang pembantu Kongres AS yang meminta tidak disebutkan namanya. "Saya tak bisa melihat bagaimana kekerasan berkelanjutan ini bisa membuat Amerika Serikat untuk terus menurunkan (jumlah personel pasukan) di bawah 8.600 orang."

Ditanya apakah dia khawatir bahwa upaya perdamaian sedang memburuk, Trump menekankan keinginannya agar Afghanistan mengatasi keamanan mereka sendiri ketimbang mengandalkan pasukan AS.

"Kami sudah berada di sana selama bertahun-tahun, kami seperti pasukan polisi. Kami tidak bertempur di Afghanistan, kami adalah pasukan polisi di Afghanistan dan pada titik tertentu mereka harus mampu menjaga negara mereka sendiri," kata dia kepada wartawan.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan di Twitter pada Rabu bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk "perdamaian abadi " di Afghanistan dan "mendampingi mitra-mitra Afghanistan kami."

'KEMBALI KE STATUS PERANG'?

Kesepakatan Taliban-AS pada 29 Februari itu menyerukan penarikan secara bertahap pasukan AS dan pembebasan sejumlah tahanan pemerintah dan Taliban sampai 10 Maret, ketika pembicaraan damai dimulai.

Pembicaraan damai antar-Afghanistan belum terjadi dan ada kekecewaan di dalam pemerintah Afghanistan, yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian 29 Februari, bahwa Amerika Serikat mengurangi peran mereka dengan bernegosiasi langsung dengan Taliban.

Seorang mantan pejabat senior Afghanistan mengatakan serangan Selasa itu memberi selubung yang diinginkan Ghani guna "menentang Amerika dalam pembicaraan damai itu" karena ia dan pemerintahnya melihat kesepakatan AS-Taliban sebagai "jual obral."

Di Twitter setelah serangan itu, penasihat keamanan nasional Ghani, Hamdullah Mohib, mengatakan pemerintah prihatin sejak awal proses bahwa Taliban tidak dapat mengendalikan kekerasan dan mengatakan tampaknya tidak terlalu berguna melanjutkan keterlibatan dengan Taliban dalam 'pembicaraan damai'.

Keputusan Ghani untuk menghidupkan kembali operasi ofensif itu didukung oleh banyak tokoh oposisi, yang percaya satu-satunya fokus Washington adalah menjaga rencana penarikan pasukan AS tetap utuh agar membantu Trump memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilu 3 November, kata si mantan pejabat Afghanistan.

Seorang diplomat Eropa yang berbasis di Kabul mengatakan sikap Ghani masuk akal mengingat rakyat Afghanistan dibuat ngeri oleh kekerasan Selasa ini. Namun, sang diplomat mengatakan dukungan AS bagi pasukan Afghanistan guna memburu Taliban bisa menghambat proses perdamaian.

"Sekarang saatnya AS memutuskan apakah mereka membantu pasukan Afghanistan dalam mengintensifkan serangan mereka," kata diplomat itu. "Itu bisa menyebabkan keruntuhan (kesepakatan) dan kita pun kembali dalam status perang."

Pejabat AS kedua mengatakan ada kekhawatiran yang tumbuh di AS tentang meningkatnya kekerasan, tetapi terlalu dini untuk mengatakan seberapa besar hal itu bakal memburuk. Banyak yang akan tergantung kepada seberapa agresif pasukan keamanan Afghanistan nanti dan apakah Taliban menanggapi dengan baik, kata pejabat itu.

Taliban mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "siap sepenuhnya untuk melawan semua gerakan dan serangan musuh dan guna membela rakyatnya dengan sengit."

Tampaknya ada sejumlah gerakan menuju pembicaraan damai Afghanistan karena beberapa pembebasan tahanan telah terjadi dan pembicaraan sedang berlangsung guna menyelesaikan sengketa pemilu antara Ghani dan lawan politik utamanya, mantan kepala eksekutif Abdullah Abdullah.

Sejumlah analis masih melihat harapan munculnya perdamaian, sebagian karena pasukan AS dan Afghanistan tak berhasil mengalahkan Taliban selama dua dekade dan alternatifnya adalah kian banyaknya kekerasan.

"Ketika hal itu pilihan yang ada di hadapan Anda, maka saya kira pada akhirnya satu-satunya pilihan nyata adalah berusaha kembali ke semacam proses perdamaian," kata Andrew Wilder, pakar Afghanistan pada lembaga think tank Amerika Serikat, Institute of Peace.

(Laporan tambahan oleh Steve Holland, Arshad Mohammed dan Matt Spetalnick di Washington; Ditulis oleh Arshad Mohammed; Disunting oleh Mary Milliken dan Grant McCool)