Seret Nama Pejabat Indonesia, Ditjen Pajak Siap Telusuri Pandora Papers

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap menindaklanjuti laporan Pandora Papers, atau bocoran data finansial dari perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Seperti diketahui, dokumen tersebut turut menyeret sejumlah nama pengusaha dan pejabat besar, termasuk dari Indonesia.

Kendati begitu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya belum menerima dokumen Pandora Papers yang kini beredar.

"DJP belum menerima informasi atau dokumen terkait hal tersebut," ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (5/10/2021).

Namun, ia menyatakan, DJP terbuka akan segala kemungkinan terkait Pandora Papers, dan siap menelitinya sesuai dengan aturan yang ada.

"Prinsipnya DJP terbuka terhadap semua informasi dan masukan, dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yg berlaku," tegas dia.

Adapun dalam laporan Pandora Papers yang tersebar luas ke publik, dua nama Menteri Koordinator turut tercatut di dalamnya. Salah satu menko disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai alat investasi serta mengurus dana perwalian dan asuransi.

Sedangkan menko lainnya disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang Shell Company yang terdaftar di Republik Panama.

Tertulis pejabat tersebut pernah menduduki posisi Direktur Utama Petrocapital SA pada 2007-2010. Perusahaan tersebut memiliki modal disetor sebanyak USD 5 juta, yang salah satu bidang usahanya terkait minyak dan gas bumi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Reaksi Para Pemimpin Dunia yang Namanya Disebut pada Dokumen Pandora Papers

Pandora Papers. https://www.icij.org/
Pandora Papers. https://www.icij.org/

Deretan nama kepala negara yang disebut dalam Pandora Papers menyorot perhatian dunia. Usai laporan yang menampikan dokumen berisi pembelian aset hingga upaya penghindaran pajak tersebut terkuak, beberapa pemimpin dunia langsung membantah dengan mengatakan jika mereka tidak salah.

Dijuluki Pandora Papers, ini merupakan sebuah laporan yang berisi 12 juta file yang disebut menjadi kebocoran terbesar dalam sejarah.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein termasuk di antara sekitar 35 pemimpin saat ini dan mantan pemimpin yang disebut dalam file Pandora Papers. Keduanya bersuara dengan menyatakan jika mereka tidak melakukan kesalahan.

Istana kerajaan Yordania mengatakan "bukanlah hal yang aneh atau tidak pantas" bahwa Raja Abdullah memiliki properti di luar negeri.

Dokumen yang bocor menunjukkan pemimpin itu secara diam-diam menghabiskan lebih dari USD 100 juta untuk kerajaan properti di Inggris dan AS sejak mengambil alih kekuasaan pada 1999.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov bahkan mempertanyakan keandalan informasi yang disebutnya "tidak berdasar" tersebut, setelah merinci kekayaan tersembunyi yang terkait dengan Presiden Putin dan anggota lingkaran dalamnya.

"Untuk saat ini tidak jelas apa informasi ini dan tentang apa," kata dia seraya menambahkan jika "kami tidak melihat kekayaan tersembunyi dari lingkaran dalam Putin di sana," mengutip BBC, Senin (4/10/2021).

Data tersebut diperoleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington DC, yang telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media dalam penyelidikan global terbesarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel