Serikat Pekerja Tolak Rencana Kenaikan UMP 20 Persen

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Muhamad S Hidayat menyatakan Pemerintah membatasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), termasuk untuk buruh Usaha Kecil Menengah (UKM) pada ini dan tahun depan maksimal 20%. Aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tuntutan para asosiasi buruh yang meminta kenaikkan UMP hingga 50 persen, dengan mempertimbangkan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terkait itu, KAJS maupun KSPI menolak keras kenaikan upah maksimal 20 persen. Selain itu KAJS dan KSPI mengecam pernyataan Menperin yang dinilai Abuse of Power(melampaui kewenangannya) yang dapat mengakibatkan perlawanan keras gerakan serikat pekerja kepada pemerintah dan pengusaha.

Hal itu dia tegaskan, karena penetapan upah minimum adalah kewenangan gubernur provinsi, bukan kewenangan menteri manapun.

"Jadi penetapan upah minimum bukan berdasarkan hsl rapat kordianasi (rakor) menteri perindustrian dengan Apindo, Kadin. Dan perlu diingat upah minimum safety net jaring pengaman bagi buruh yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun, berlaku untuk semua sektor industri tidak hanya untuk industri padat karya saja. Jadi kenaikan 20 persen akan mengembalilkan kepada kebijakan rezim upah murah," tegas Said Iqbal, Presiden KSPI kepada Tribunnews.com, Kamis (25/7/2013).

Selain itu, tegas dia, Serikat pekerja tetap menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen, dengan alasan mengembalikan daya beli buruh yg turun 30 persen terhadap kenaikan upah tahun lalu. Itu terjadi karena kenaikan harga BBM, inflasi makanan 2 kali lipat, dan inflasi umum 2 digit, serta mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,2persen. Maka totalnya dari ke 3 indikator tadi adalah wajar kenaikan upah minimum sebesar 50 persen.

"Bilamana pemerintah tetap menaikan upah minimum hanya palingg tinggi 20 persen maka buruh akan persiapkan aksi besar-besaran dan mogok nasional," cetusnya.

Baca Juga:

Cadangan Menipis, Kemenperin Dorong Industri Hemat Energi

APP dan Kemenperin Wakaf 100 Ribu Alquran

Jembatan Selat Sunda Rampung Sebelum SBY Turun

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...