Serikat petani harap Badan Pangan atasi NTP hortikultura yang anjlok

·Bacaan 3 menit

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah berharap Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dibentuk bisa menyelesaikan berbagai masalah pertanian termasuk yang terbaru yaitu anjloknya nilai tukar petani (NTP) subsektor hortikultura.

Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya harga di tingkat petani diharapkan dapat segera teratasi untuk jangka pendek dengan sinergi antara pemerintah dengan petani melalui koperasi harus menjadi opsi utama.

“Sampai saat ini kerja sama antara Bulog atau BUMN pangan dengan koperasi-koperasi milik petani untuk penyaluran pangan ke lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat belum maksimal. Padahal cara ini kami pandang efektif untuk mengatasi masalah rendahnya serapan hasil pertanian oleh konsumen dan harga di tingkat petani,” kata Agus Ruli..


Baca juga: Kementan-RNI bersinergi kembangkan cadangan komoditas hortikultura

Sementara itu untuk kebijakan jangka panjang, Agus Ruli menyebutkan harus didorong sebuah kebijakan pangan yang komprehensif, yang menjamin kesejahteraan petani dan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.


“Ini dapat didesak melalui Badan Pangan Nasional, yang pada 29 Juli lalu sudah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Keberadaan Badan Pangan Nasional ini merupakan hal positif yang harus diapresiasi. Apalagi dalam perpres tersebut terdapat sembilan komoditas pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” kata dia.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional, menurut Agus Ruli, dinilai mampu secara maksimal menjalankan fungsinya dalam perumusan kebijakan pangan yang komprehensif. Mulai dari produksi pangan di tingkat petani, distribusi, sampai dengan hingga stabilisasi harga. Selain itu kehadiran badan ini juga harus mampu menjawab persoalan hak atas pangan bagi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang rentan dan layak mendapat bantuan pangan di masa pandemi.

Baca juga: Anggota DPR harap terbentuknya BPN selesaikan persoalan pangan

Badan Pusat Statistik merilis data NTP bulan Agustus 2021 tercatat naik 1,16 persen secara month to month (mtm) dari 103,40 pada Juli menjadi 104,68, yang dipengaruhi oleh peningkatan NTP di subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, serta nilai tukar subsektor perikanan yaitu nelayan dan pembudidaya ikan.

Namun NTP subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 1,42 persen karena penurunan indeks pada Agustus sebesar 100,01 dari bulan sebelumnya 101,45.

NTP hortikultura bulan Agustus tercatat turun dan posisinya saat ini tipis di atas standar impas. Dari laporan petani anggota SPI di Bantul, Yogyakarta, harga-harga anjlok, khususnya jenis cabai-cabaian. Untuk jenis cabai rawit di kisaran Rp5.000 per kg; cabai keriting Rp2.000 per kg; dan cabai telopong besar Rp1.000 per kg.


"Saat ini sebagian besar petani di Bantul memilih untuk membiarkan tanaman cabai milik mereka, tidak dipanen,” katanya.

Agus Ruli menjelaskan, kondisi yang sama juga terjadi dengan petani sayuran, kondisinya relatif belum banyak berubah dan secara keseluruhan produknya dihargai murah. Di Bogor misalnya, hasil panen milik petani yang berlimpah dan bagus, belum berbanding lurus dengan permintaan di konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan dan wilayah yang masih diterapkan (persyaratan vaksin untuk lokasi-lokasi perbelanjaan sampai dengan tutupnya usaha kecil/warung makan akibat kebijakan PPKM.

"Kemangi contohnya, harganya Rp10.000 per 100 ikat, sebelum peraturan pembatasan mobilitas, harga kemangi stabil di atas Rp20.000 - Rp25.000 per 100 ikat," kata Agus Ruli.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel