Sesmenko : kebijakan extraordinary jadi pilihan selama pandemi

·Bacaan 2 menit

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan kebijakan extraordinary (luar biasa) menjadi pilihan yang harus diambil oleh pejabat publik selama masa pandemi COVID-19.

Susiwijono menyebut kebijakan yang telah disiapkan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak ada perencanaan yang sangat ideal, namun pengambilan kebijakan tetap dijaga agar selalu berada dalam koridor aturan.

“Jadi, mari semuanya diantisipasi, baik dari sisi program, kebijakan, maupun anggaran, harus ikut menyesuaikan dinamika di lapangan. Situasinya (sekarang) extraordinary, jadi kebijakan publik tidak akan mampu menjadi ideal sekali, tapi merupakan kebijakan yang extraordinary pula,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah senantiasa menargetkan penjagaan keseimbangan antara pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.


Baca juga: Presiden: Kebijakan harus cepat-tepat pada kondisi "extraordinary"

“Hal ini diibaratkan menjaga keseimbangan “gas” (pemulihan ekonomi) dan “rem” (penanganan kesehatan),” ujarnya.

Pada akhir tahun lalu, lanjutnya, sudah diprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit kembali sejak awal 2021. Namun, terjadi guncangan kembali dengan hadirnya varian Delta yang menyebabkan harus diberlakukannya PPKM Darurat untuk mengatasi kenaikan jumlah kasus aktif yang sangat signifikan.

“Kita tidak mengira (sebelumnya) kalau akan ada varian Delta yang membuat kasus naik lagi pada pertengahan Juli sampai Agustus kemarin. Kondisi ini mengubah strategi kita, termasuk strategi penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi ke depannya,” tuturnya.

Ia menegaskan kondisi apapun yang terjadi harus dapat segera diantisipasi dengan mengambil alternatif kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut.

Baca juga: Kemenko: Pandemi jadi momentum akselerasi transformasi digital

“Presiden selalu menyampaikan kepada kita dua hal yang harus diperhatikan ketika mendesain kebijakan (PC-PEN), yaitu pertama dinamika kasus yang berubah cepat sekali, dan kedua adalah ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Sehingga kadang perencanaan atau desain strategi ke depan, apapun kejadiannya, sudah harus menyiapkan ruang yang setiap saat bisa berubah,” tutur Susiwijono.


Baca juga: Kasus COVID-19 melandai Sesmenko dorong kegiatan berusaha di Batam

Baca juga: Pemerintah bakal terbitkan "recovery bonds," bantu dunia usaha

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel