Sesumbar Firli Bahuri Mau Tahan 2 Kepala Daerah Dirasa Tak Pantas

Ezra Sihite, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi sikap sesumbar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut akan menahan dua kepala daerah pekan depan. ICW menilai buruknya kualitas komunikasi Komjen Polisi tersebut.

"Pernyataan Firli yang menyebutkan akan menahan dua orang kepala daerah pada pekan depan menunjukkan betapa buruknya kualitas komunikasi dari yang bersangkutan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada awak media, Rabu, 11 November 2020.

Sebagai penegak hukum, terlebih sebagai pucuk tertinggi di KPK, menurut Kurnia, seharusnya Firli memahami bahwa setiap pernyataan yang disampaikannya memiliki implikasi tersendiri.

"Misalnya, dengan pernyataan tersebut bukan tidak mungkin tersangka yang dimaksud oleh Firli dapat melarikan diri karena sudah mengetahui bahwa pada pekan depan mereka akan ditahan oleh KPK," ujarnya.

Menurut Kurnia, seharusnya penyampaian akan menahan seseorang terduga koruptor bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan.

Maka dari itu, ICW mengingatkan KPK agar menghentikan tindakan-tindakan atau pernyataan yang justru mengakibatkan kepercayaan publik semakin menurun sebagaimana disampaikan oleh Firli Bahuri.

"Jika memang penyidik merasa khawatir bahwa para tersangka akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau mungkin menghilangkan barang bukti, sebaiknya langsung saja dikenakan penahanan, tanpa harus menggembar-gemborkan ke publik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan menahan dua kepala daerah pada pekan depan. Hal itu dikatakan Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada lewat saluran Youtube Kanal KPK, Selasa, 10 November 2020.

Akan tetapi, Firli enggan mengungkap identitas dua kepala daerah yang bakalan mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK.

Firli mengatakan bahwa KPK menaruh perhatian khusus terhadap jalannya pemilihan kepala daerah karena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Ia merinci, KPK sudah mengungkap 122 orang bupati/wali kota dan 21 orang gubernur yang terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi, kata Firli, juga tersebar di 26 provinsi dari total 34 provinsi yang terdapat di Indonesia.

"Sebaran korupsi terjadi di 26 provinsi, kalau begitu berarti hanya 8 yang tidak atau belum tertangkap, 26 dari 34," katanya.

Diketahui, pada 2020 ini KPK telah menahan tiga orang kepala daerah yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Kutai Timur Ismunandar, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.