Setahun Jokowi, KSP: Saatnya Kejar Ketertinggalan dalam Keterbatasan

Dusep Malik, Eduward Ambarita
·Bacaan 3 menit

VIVA – Pandemi COVID-19 menjadi ujian berat bagi negara dan pemerintah selama delapan bulan ini. Bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berusia satu tahun berjalan ini, laporan resmi dari Kantor Staf Presiden (KSP) turut memengaruhi berbagai rencana dan program.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi China Kuartal III Bawa Berkah bagi Rupiah

Seperti dikutip VIVA pada laporan tahunan KSP pada tahun pertama di periode kedua Presiden Jokowi, disebutkan, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, Jokowi tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

"Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Namun, lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi Visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju," demikian laporan awal KSP seperti dikutip dari ksp.go.id, Selasa 20 Oktober 2020.

Laporan berjudul 'Bangkit untuk Indonesia Maju', kinerja pemerintahan selama satu tahun belakangan sebagai sarana evaluasi tahunan. Sekaligus memberikan perspektif terkait apa yang sudah dicapai dan harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Muncul COVID-19 seperti 'Game Changer Dunia', tak terkecuali Indonesia.

KSP menekankan kalimat 'Kita harus membajak krisis', seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi saat sidang tahunan MPR-DPR-DPD, beberapa waktu lalu.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebutkan lima arahan strategis Presiden Jokowi tertuang pada sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Laporan juga menyampaikan, bagaimana pemerintah menata ulang anggaran negara demi penanganan COVID-19.

"Payung hukum pun disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19. Beleid keuangan ini sesungguhnya memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespons situasi secara extraordinary," tulis laporan tersebut dengan tema 'Tata Ulang Anggaran Negara'.

Ongkos penanganan virus itu pun menelan anggaran hingga Rp695,2 triliun yang dialokasikan bagi sektor kesehatan, dunia usaha, dan berbagai macam insentif agar ekonomi tetap bergeliat di tengah-tengah masyarakat.

Pada bagian II laporan KSP, pemerintah ingin 'Pulih dan Bergerak Maju'. Multikrisis harus dilewati dengan cara-cara yang juga tidak lagi seperti biasa.

"Reformasi fundamental menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan segera, dalam pola pikir dan etos kerja. Harus cepat, tepat dan fleksibel. Efisiensi, kolaborasi, dan teknologi jadi prioritas. Kedisiplinan dan produktivitas harus ditingkatkan. Saatnya mengejar ketertinggalan meski dalam keterbatasan," sebutnya.

Kerja pemerintah ke depan juga menyangkut penyiapan sumber daya manusia yang fokus pada pemerataan ekonomi yang dimulai dari menurunkan tingkat stunting. Anak Indonesia harus sehat sejak lahir, ketika ibu mengandung hingga masa perkembangan bayi.

Lalu, di dunia pendidikan, tantangan yang harus dibenahi adalah bagaimana anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan bersekolah dari usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi.

Tingkat sekolah hingga sarjana kini bisa dicapai semua kalangan masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuannya dengan Kartu Indonesia Pintar yang disiapkan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga disiapkan untuk mereka yang terdata sebagai penerima KIP dan ingin melanjutkan pendidikan hingga jadi sarjana.

"Selain itu juga soal peningkatan skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Ekosistem pendidikan juga disentuh agar responsif pada perubahan. Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah mulai dilakukan," tulisnya.

"Sehingga puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia," tulis laporan tersebut. (art)