Setelah embargo senjata Libya dilanggar, DK PBB peringatkan banyak negara agar berhenti

PBB (Reuters) - Dewan Keamanan PBB menyeru semua negara pada Senin (2/12) agar melaksanakan embargo senjata atas Libya dan menjauhkan diri dari konflik tersebut setelah pemantau sanksi PBB menuduh Jordania, Uni Emirat Arab dan Turki berulang-kali melakukan pelanggaran.

Dewan 15-anggota tersebut mendesak semua negara "agar tidak ikut-campur dalam konflik itu dan tidak melakukan tindakan yang akan menambah parah konflik" dan menyampaikan keprihatinan dengan "meningkatnya keterlibatan tentara bayaran". Pernyataan tersebut disepakati dengan suara bulat.

Dewan itu "menyeru kepatuhan penuh dengan embargo senjata", tapi setiap aksi mengenai pelanggaran sanksi yang dilaporkan tampaknya tidak mungkin, kata beberapa diplomat.

Jordania, Uni Emirat Arab dan Turki telah berulangkali melanggar embargo senjata atas Libya dan "sangat mungkin" bahwa satu pesawat serang asing bertanggung-jawab atas serangan mematikan terhadap pusat penahanan migran, para ahli yang memantau penerapan sanksi atas Libya melaporkan bulan lalu.

Misi PBB di Jordania dan Turki belum menanggapi permintaan Reuters untuk komentar mengenai tuduhan itu. Uni Emirat Arab menyatakan negara tersebut "dengan tegas berkomitmen mematuhi kewajibannya berdasarkan rejim sanksi Libya dan semua resolusi terkait Dewan Keamanan".

"Peralihan (material militer) mengenai Libya diulang dan kadang-kala mencolok dengan kekurangan yang berkaitan dengan dibayar untuk mematuhi tindakan sanksi," tulis para ahli independen PBB di dalam laporan rahasia, yang dijadwalkan diterbitkan bulan ini.

Libya terperosok ke dalam kekacauan setelah aksi perlawanan dukungan NATO --yang menggulingkan pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada 2011.

Ribuan orang telah tewas dalam pertempuran sporadis sejak 2014 antara berbagai faksi di Libya Timur dan Barat. Kerusuhan itu telah memungkinkan gerilyawan garis keras dan penyelundup migran merajalela, menyerang industri minyak Libya dan memecah lembaga penting di negeri tersebut.

Pada awal tahun ini, Tentara Nasional Libya (LNA), di bawah komandan Khalifa Haftar, melancarkan serangan terhadap Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), yang diakui masyarakat internasional, dan pasukannya di Tripoli. Tapi perang telah mencapai kebuntuan.

Para ahli PBB menuduh Jordania dan Uni Emirat Arab memasok peralatan militer buat pasukan Haftar, yang mereka katakan kemudian membuat GNA di Libya meminta bantuan Turki.

Haftar juga didukung oleh Mesir dan belum lama ini oleh tentara bayaran Rusia, kata beberapa diplomat dan pejabat di Tripoli. LNA membantah kelompok tersebut mendapat dukungan asing. Amerika Serikat telah mendorong Haftar agar mengakhiri serangannya.