Setelah UU keamanan disahkan, Hong Kong tandai penguasaan China

HONG KONG (AP) - Pemimpin Hong Kong sangat mendukung undang-undang keamanan baru dari pemerintah pusat China yang diberlakukan di wilayah semi-otonom itu dalam pidatonya Rabu yang menandai peringatan penyerahan wilayah ini dari kolonial Inggris.

"Keputusan ini diperlukan dan tepat waktu untuk menjaga stabilitas Hong Kong," kata Carrie Lam.

Sebuah partai politik pro-demokrasi, Liga Sosial Demokrat, mengorganisir pawai protes selama upacara pengibaran bendera sebelum Lam berpidato. Sekitar selusin peserta meneriakkan slogan-slogan yang menyuarakan tuntutan para pengunjuk rasa tahun lalu untuk reformasi politik dan investigasi terhadap tuduhan kekerasan polisi.

Pelolosan undang-undang itu Selasa semakin mengaburkan perbedaan antara sistem hukum Hong Kong yang semi-otonom, yang mempertahankan aspek-aspek hukum Inggris setelah penyerahan 1997, dengan sistem Partai Komunis yang otoriter di China daratan. Sejumlah kalangan mengkritik bahwa hukum itu secara efektif mengakhiri kerangka kerja "satu negara, dua sistem" di mana Hong Kong dijanjikan otonomi tingkat tinggi.

Undang-undang tersebut secara langsung membidik beberapa tindakan para demonstran anti-pemerintah tahun lalu, yang meliputi serangan terhadap kantor-kantor pemerintah dan kantor polisi, perusakan stasiun kereta bawah tanah, dan penutupan bandara internasional di kota itu. Tindakan vandalisme terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah atau angkutan umum dapat dituntut sebagai subversi atau terorisme, sementara siapa pun yang mengambil bagian dalam kegiatan yang dianggap separatis juga dianggap melanggar undang-undang baru ini.

Menurut UU ini, mereka yang terbukti bersalah karena menghasut aktivitas separatis, subversif, teroris dan berkolusi dengan kekuatan asing terancam hukuman seumur hidup jika mereka dianggap dalang dari kegiatan tersebut.

Sekolah-sekolah, kelompok-kelompok sosial, media massa, situs web, dan lain-lain yang tidak ditentukan akan dimonitor dan kesadaran keamanan nasional mereka akan ditingkatkan, menurut teks UU itu, sedangkan pemerintah pusat China memiliki wewenang atas aktivitas-aktivitas organisasi non-pemerintah dan media massa asing di Hong Kong.