Setop Komunikasi Teror: Jangan Biarkan Target Teroris Tercapai

Syahdan Nurdin, thoriqramadani@gmail.com
·Bacaan 4 menit

VIVA – Selang 3 hari dari ledakan di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Ahad 28 Maret 2021 lalu, Mabes Polri di Jakarta Selatan, DKI Jakarta diserang terduga teroris pada Rabu, 31 Maret 2021. Media massa dan media sosial dipenuhi informasi tentang kejadian itu. Bahkan, ada pula yang menyiarkan secara langsung di lokasi kejadian.

Dengan memasukkan kata kunci “Ledakan bom Makassar” atau “Mabes Polri diserang” via Google pun mudah didapati foto-foto dan video kejadian yang memilukan itu. Ditambah lagi di media sosial, beredar foto diduga para pelaku yang sedang naik motor hendak melakukan pengeboman dan seorang perempuan yang diduga membawa senjata berjalan di Mabes Polri.

Padahal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah mengingatkan untuk tidak menyebarkan foto/video korban terorisme ataupun aksi terorisme. Karena target terorisme adalah menebar ketakutan dan menciptakan kondisi yang tidak stabil.

Menantang untuk mengetahui apa yang akan disukai publik dan apa yang akan viral saat masyarakat semakin jenuh terhadap informasi. Apalagi informasi yang memiliki tendensi ketakutan akibat penyebarluasan informasi terorisme itu.

Ramon Van Der Does, Jaroslaw Kantorowicz, Sanneke Kuipers, & Marieke Liem
(2019) mengungkapkan terorisme cenderung menjadi sumber ketakutan publik. Melalui ketakutan itu, terorisme memiliki implikasi luas pada banyak segi dari kehidupan bernegara, salah satunya stabilitas keamanan.

Komunikasi Teror

Mengutip https://counterterrorbusiness.com/ pelaku teror menggunakan dan mengeksploitasi berbagai bentuk komunikasi elektronik untuk mempromosikan “perjuangan” mereka, merekrut individu, atau merencanakan serangan. Teroris semakin canggih dalam menggunakan dan mengeksploitasi berbagai metode komunikasi elektronik untuk kepentingan mereka.

Greg Simons (2018) mengungkapkan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi teroris ISIS adalah dengan menciptakan resonansi psikologis asosiatif yang berbasis emosional dan hubungan politik resiprokal antara organisasi dan publik yang menjadi targetnya. Political marketing digunakan sebagai alat untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan timbal balik antara ISIS dan musuh berdasarkan rasa takut dan putus asa.

Penggunaan komunikasi oleh teroris telah menimbulkan masalah bagi perusahaan komunikasi open source (media sosial) yang artinya konten teror yang mendorong individu untuk melakukan serangan teroris harus dihapus. Bukan peran perusahaan ini untuk menentukan parameter konten apa yang dapat diterima atau melebihi kebebasan berbicara. Pemerintah perlu mempertegas panduan yang akan menjadi dasar untuk membantu perusahaan dalam menentukan apa yang diperbolehkan dihapus dan tidak. (https://counterterrorbusiness.com/).

Komunikasi Kontra-Terorisme

Jennifer S. Holmes (2007) berpendapat walaupun kedengarannya sederhana, kontra-terorisme dalam demokrasi membutuhkan jaminan keamanan dan dukungan publik yang luas. Saat menyusun kebijakan terhadap terorisme, tujuan jangka panjang tidak boleh dirusak untuk keuntungan jangka pendek.

Kegiatan kontra-terorisme dan kontra-ideologi perlu mempertimbangkan realitas budaya dan kontekstual yang berbeda. Di mana kebijakan yang berhasil untuk satu kelompok belum tentu berhasil di kelompok lainnya (Magnus Ranstorp and Graeme P. Herd, 2007).

Menurut Cristina Archetti (2015) tidak mungkin memprediksi tindakan terorisme, tidak ada rumus sederhana yang dapat menentukan kapan dan di mana terorisme akan muncul. Juga tidak ada pesan, betapapun dibuatnya dengan sempurna, yang dengan sendirinya, menetralkan ekstremisme kekerasan.

Maka diperlukan cara-cara tertentu untuk dapat mengikis sampai akar-akarnya. Menurut SH Sarundajang (2017) faktor utama tercapainya keberhasilan strategi pelaksanaan kontra-terorisme ialah kerja sama semua pihak yaitu media, masyarakat, dan Pemerintah.

Pertama, bagi media, penting untuk memahami sentralitas media dan teknologi komunikasi yang merupakan aspek penting dalam kontra-terorisme. Sebagai gatekeepers, media berita memiliki tanggung jawab menerapkan pengaruhnya secara hati-hati dengan dipandu standar jurnalistik yang tinggi.

Media dapat menentukan mana informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dan mana yang tidak perlu disampaikan. Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi yang “seharusnya” dan tanpa menebarkan ketakutan dari informasi teror tersebut.

Kedua, bagi masyarakat, perlunya memahami keyakinan dalam konteks lokal mengenai sebuah informasi khususnya tentang informasi teroris. Keterlibatan jangka panjang juga memungkinkan untuk mendapatkan wawasan tentang narasi lokal dan jaringan narasi tersebut.

Menjadi bagian dari komunitas juga memungkinkan terlibat dengan jaringan non-radikal yang berada di sekitar inti teroris, ini memiliki perhatian yang cermat pada konsistensi antara narasi (kata-kata) dan kebijakan (perbuatan), yang pada akhirnya adalah alat yang paling efektif melawan terorisme (Archetti 2015). Sehingga, masyarakat memiliki pengetahuan lebih terhadap informasi teroris.

Bagi Pemerintah, Sugiarto (2020) menyampaikan pesan anti-terorisme yang dikemas mudah dipahami, dialogis, menarik, dan menyentuh hati. Penyampaian pesan anti-radikalisme via media bermacam-macam media yang didukung konten yang kreatif untuk menarik napi teroris dan eks napi teroris pada materi deradikalisasi.

Selain itu, perlunya juga pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah mengenai informasi tentang teroris di media massa dan media sosial. Sehingga, informasi yang beredar di masyarakat tidak memberikan rasa ketakutan yang berlebihan atas kejadian teror.

Semoga tidak ada lagi informasi tentang teroris yang terus-terusan meneror masyarakat. Jangan biarkan target terorisme yang menebar ketakutan dan menciptakan kondisi tidak stabil tercapai. Jika tujuannya tidak tercapai, maka harapannya teror itu sendiri tidak akan berkembang di kemudian hari.