Siapa Muqtada al-Sadr, Pemimpin Oposisi Irak yang Sejak Lama Ingin Dibunuh AS

Merdeka.com - Merdeka.com - Sedikitnya 23 pendukung ulama Syiah Irak, Muqtada al-Sadr tewas dan 380 lainnya treluka pada Selasa (30/8) setelah bentrokan antara pengunjuk rasa dan militer dalam dua hari berturut-turut di Baghdad.

Pada Senin, pendukung Sadr menyerbu istana presiden di Zona Hijau berpengamanan ketat di Baghdad setelah Sadr mengumumkan pensiun dari politik setelah terjadi kebuntuan politik yang panjang di Irak. Zona Hijau merupakan kompleks kantor pemerintah dan kedutaan asing.

Siapa sosok Muqtada al-Sadr?

Dia adalah pendiri gerakan Sadrist dan pemimpin mobilisasi massa dalam sistem politik Iran.

Dikutip dari laman Indian Express, Rabu (31/8), ulama Syiah ternama ini merupakan pendiri faksi politik yang kuat di Irak saat ini. Dia mulai terkenal setelah menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein.

Pada Juli lalu, setelah pendukungnya menyerbu parlemen, Sadr menyampaikan kepada pendukungnya bahwa pesan mereka telah sampai dan meminta mereka kembali ke rumah masing-masing. Setelah pernyataan tersebut, para pendukungnya mulai keluar dari gedung parlemen dengan pengawalan pasukan keamanan. Kemampuannya untuk memobilisasi dan mengendalikan pendukung akar rumputnya yang sangat besar itu menguntungkan dalam hal persaingan dengan lawan politiknya.

AS mengkhawatirkan dominasi Iran di Irak karena pengaruhnya dapat mengasingkan komunitas Sunni. Meskipun saat ini AS menilai al-Sadr satu-satunya pilihan yang layak untuk berkuasa di Irak, Sadr pernah menjadi musuh nomor satu AS setelah jatuhnya Saddam.

"Misi pasukan AS dalah membunuh atau menangkap Muqtada al-Sadr," kata petinggi militer AS, Richardo Sanchez, pada 2004.

Gerakan Sadrist dan milisi afiliasinya, pasukan Mahdi mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan AS setelah invasi tahun 2003. Sadrist didukung komunitas Syiah dari kalangan menengah ke bawah di seluruh Irak.

Semakin kuatnya pengaruh Sadr bisa menyebabkan masalah baik bagi AS dan Iran. Dia meminta pasukan AS yang tersisa di Irak angkat kaki dan mengatakan dia tidak akan membiarkan negaranya berada dalam cengkeraman Iran.

Irak tidak bisa membentuk pemerintahan baru selama hampir 10 bulan setelah pemilu terakhir. Kebuntuan ini disebabkan pertarungan para elit, utamanya antara Sadr dan Perdana Menteri Nouri Al-Maliki. Sadr menentang Iran ikut campur dalam masalah dalam negeri Irak, sementara Maliki meminta bantuan negara tetangganya tersebut.

Koalisi Sadr berhasil meraih kursi mayoritas dalam pemilihan legislatif pada Oktobet, tapi partai politik gagal mencapai dua pertiga kursi mayoritas yang diperlukan untuk memilih presiden. Setelah negosiasi untuk membentuk pemerintah baru gagal, Sadr menarik koalisinya dari parlemen dan mengumumkan dia keluar dari perundingan. Sejak itu, unjuk rasa terjadi di Baghdad. [pan]