Siapkan Pergub, Ganjar Gandeng Komunitas Berdayakan Disabilitas agar Lebih Mandiri

Merdeka.com - Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka rapat kerja nasional Perkumpulan Tunanetra Kristian Indonesia (PETKI) di Gedung Dikjur, Kota Semarang. Rapat itu dilakukan untuk merancang program kerja dan visi misi PETKI tahun 2023.

Dia mengatakan Pemprov Jateng menggandeng berbagai komunitas di masyarakat dalam mendampingi dan memberdayakan penyandang disabilitas. Sehingga program pemberian akses serta kemandirian dari pemerintah bisa dipercepat.

Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Tujuannya demi mendorong komitmen pemerintah dalam bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas.

Ganjar juga mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Disabilitas. Dia mendorong PETKI untuk mengoptimalkan peraturan tersebut agar segala kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bisa terpenuhi.

"Kami sudah punya perda, punya pergub untuk kawan-kawan disabilitas, maka kawan-kawan, khususnya yang di Jateng ini bisa memanfaatkan itu. Tadi saya tawarkan, apa sih yang menjadi problem mereka, kemudian bagaimana mereka bisa dilatih, diberikan akses yang banyak sehingga bisa mandiri," kata Ganjar usai membuka Rakernas DPP Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia di Semarang dilansir Antara, Sabtu (14/1).

Menurut Ganjar, keberadaan Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia dapat menjadi penghubung sekaligus ruang bagi penyandang tunanetra untuk mendapatkan banyak aktivitas fisik dan keterampilan.

Meskipun Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia merupakan organisasi dengan latar belakang agama, kegiatan yang diberikan kepada anggotanya tidak hanya soal keagamaan.

"Mudah-mudahan mereka yang dari kelompok tunanetra makin terbantu karena banyak aktivitas atau keterampilan yang bisa membikin mereka bisa lebih mandiri. Tadi kegiatannya tidak hanya keagamaan dari kawan tunanetra yang Nasrani, tapi juga membuat kegiatan yang sifatnya keterampilan itu tadi, life skill sehingga kemandirian-kemandirian ini bisa didorong," ujarnya.

Menurut dia, sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kegiatan Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia tentu saja membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan dan dorongan, terutama terkait keterampilan yang menjadi bekal kemandirian.

Oleh karena itu, Ganjar meminta Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia agar ikut membantu pendataan penyandang disabilitas.

"Kami pernah sampaikan umpama kepada kawan-kawan kades, berapa sih jumlah penyandang disabilitas di desa kalian dan mereka bisa mendata tidak, mana yang tunanetra, mana yang kelompok tuli, dan berkebutuhan khusus lainnya," katanya.

Politisi PDIP itu menyebut keberadaan data yang valid menjadi penting dalam upaya mempercepat pemberian pelatihan maupun akses kepada penyandang disabilitas dan pelatihan itu akan diberikan secara terprogram sampai penyandang disabilitas menyatakan diri siap untuk mandiri.

"Ini penting untuk didata, kalau Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia kemudian bisa membantu tentu ini akan bisa mempercepat kami memberikan pelatihan, kemandirian, dukungan kepada mereka sampai mereka menyatakan diri, ya saya siap mandiri," ujarnya.

Sekjen DPP Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia Yakobus Tri Bagio mengungkapkan rakernas dihadiri oleh perwakilan DPD dari berbagai daerah di Indonesia, dimana saat ini tunanetra yang terdaftar sebagai anggota sebanyak 805 ribu orang.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan mendapatkan tugas khusus untuk memberikan pendampingan kepada tunanetra. Kegiatan kami bukan hanya sisi kerohanian melainkan juga sisi sosial, ekonomi, dan keluarga. Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memberikan kemandirian kepada tunanetra," katanya. [ray]