Sidang Perdana Penyelewengan Dana ACT, Ahyudin Hadir Virtual

Merdeka.com - Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana dengan terdakwa mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin atas perkara dugaan penyelewengan dana bantuan Boeing kepada korban pesawat jatuh Lion Air.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, sidang digelar sekitar pukul 12.00 Wib di ruang 3 Dr. Mr. Kusumah Atmadja. Ahyudin hadir secara virtual, sementara penasihat hukum hadir secara langsung.

Memakai kemeja putih, Ahyudin terlihat memakai earphone untuk mendengarkan suara jaksa penuntut umum (JPU) yang membacakan dakwaan dalam sidang perdana untuk perkara nomor 864/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.

Sementara untuk jalannya sidang ini, turut dikepalai Hakim Ketua Hariyadi serta didampingi dengan dua hakim ketua yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan.

Adapun hari ini PN Jakarta Selatan juga bakal menggelar sidang untuk terdakwa Ibnu Khajar terdaftar dalam perkara 865/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. PN Jaksel dan terdakwa Heryana Hermain dengab nomor perkara 866/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Perkara ACT

Sekadar informasi, dalam kasus ini telah ditemukan sebanyak Rp107,3 miliar dana yang diselewengkan ACT. Angka itu bertambah dua kali lipat dari semula Rp68 miliar. Dana itu bersumber dari bantuan Boeing dengan total Rp138 miliar yang diselewengkan para tersangka.

Kempat tersangka yaitu, Mantan Presiden ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai; serta anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT, Novariadi Imam Akbari. Mereka dijerat pasal berlapis dari penyelewengan dana hingga pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun bui.

"Ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun, dan penggelapan 4 tahun," ujar Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf, saat jumpa pers.

Hukuman itu sebagaimana pasal tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, pasal 45 A ayat 1 juncto pasal 28 ayat 1 UU No. 19/2016 tentang perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE.

Selanjutnya, pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto pasal 5 UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah UU No. 28/2004 tentang perubahan atas UU No. 16/2001 tentang Yayasan. Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP. [tin]