Sidang Soal Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Didakwa Bikin Keonaran

Merdeka.com - Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang terkait kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Edy Mulyadi. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (10/5) kemarin, beragendakan pembacaan dakwaan.

Dalam sidang tersebut, Edy Mulyadi didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membuat keonaran di masyarakat dengan kasus yang menimpanya.

"Bahwa terdakwa Edy Mulyadi selaku pembicara dalam acara press conference yang dilaksanakan oleh KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat) sekaligus pemilik Channel Youtube "BANG EDY CHANNEL" dengan URL https://www.youtube.com/channel/UC-FwPx4rlHkdkG7_0KoFzsA, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," kata jaksa saat membaca dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa menjelaskan, Edy Mulyadi memiliki akun atau channel YouTube dan kerap mengunggah video yang berisi opini atau pendapat pribadi pada tahun 2021 yang menimbulkan pro dan kontra.

Sejumlah konten Edy Mulyadi itu disebutnya berada di bawah naungan perusahaan Pers FNN. Akan tetapi, perusahaan pers tersebut dikatakannya tak terdaftar di Dewan Pers.

"Akan tetapi perusahaan pers FNN tersebut tidak terdaftar pada Dewan Pers setelah dicek, dan telah pula dilakukan penelitian resmi oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia, sekalipun Edy channel tak terdaftar di Dewan Pers. Tapi, akun tersebut rutin mengunggah berita dan rutin mengulas pendapat kebijakan pemerintah yang tendensius," sebutnya.

Kendati demikian, akun channel Youtube Edy Mulyadi telah diikuti oleh ratusan ribu orang. Bahkan, akun itu pernah mendapatkan silver play bottom.

Beberapa akun konten Youtube yang dianggap menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran yakni 'Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat'. Dalam video itu, ada pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut 'tempat jin buang anak'.

"Dari sekian banyak konten yang diunggah terdakwa pada video channel YouTube terdakwa ada beberapa konten terkait menyiarkan berita atau bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, di antaranya dengan judul 'Indonesia Dijarah, Rakyat Dipaksa Pasrah, Bersuara Risiko Penjara', di antara isi transkrip konten terdakwa yaitu 'saya tahu Indonesia bukan penjahat tapi penjarahan, dijarah luar biasa oleh dahsyat sekali'," ungkapnya.

"Poin berikutnya 'Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat', di antara isi transkrip konten terdakwa yaitu 'punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, dan kalau pasalnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana'. Poin berikutnya 'Cuma Bancakan Oligarki Koalisi Masyarakat Tolak pemindahan IKN', diantara transkrip isi konten terdakwa yaitu 'seruan saya tetap sama cabut ini keputusan pemindahan IKN yang seharusnya memulihkan Kaltim dan Jakarta'," sambung Jaksa.

Dalam kasus ini, Edy Mulyadi didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No.1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Subsidair Pasal 14 ayat (2) UU RI No.1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan pegiat media sosial Edy Mulyadi sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian. Penetapan ini dilakukan setelah Edy Mulyadi diperiksa sejak pagi tadi hingga pukul 16.15 Wib.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penetapan tersangka ini juga setelah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 55 orang, di antaranya 38 orang saksi dan 18 saksi ahli seperti ahli bahasa, sosiologi umum, pidana, ahli ITE, medsos analisis, digital forensik dan antropologi.

"Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka, mendasari penerapan Pasal 45a ayat 2, Jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, di Jo kan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 juga Jo Pasal 15 UU no 1 tahun 1946 tentang perhimpunan hukum pidana, Jo Pasal 156 KUHP," sambungnya. [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel