Sikap Ma'ruf Amin Tanggapi SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Fikri Halim, Syaefullah
·Bacaan 1 menit

VIVA – Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah diterbitkan.

Aturan ini mencantumkan keharusan pemerintah daerah dan kepala sekolah mencabut aturan terkait penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri. Hal ini dinilai merupakan langkah tepat untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Menurut Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, SKB tiga menteri soal seragam sekolah yang dikeluarkan kemarin itu sudah tepat untuk diterapkan di Tanah Air.

“SKB Tiga Menteri yang menetapkan tentang cara bagaimana berpakaian itu diatur di sekolah negeri, saya kira itu tepat sekali,” kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.

Baca juga: Menkeu Sri Bersurat ke Menkes Budi, Bakal Potong Insentif Nakes 50%

Lebih jauh, kata dia, aturan SKB Tiga Menteri tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat menjaga keutuhan bangsa melalui tata cara yang tidak mencederai toleransi dan menjaga kebhinekaan.

“Saya kira penggunaan keputusan bersama ini dalam atribut seragam sekolah itu sesuai dengan aspirasi dan juga tentang aturan untuk melindungi warga bangsa ini,” ujarnya.

Terkait polemik penggunaan jilbab di sekolah negeri, Wapres menegaskan bahwa hal tersebut tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. Persoalan tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu dalam mengambil tindakan, sehingga tidak ada pemaksaan di dalamnya melainkan menunjukkan kedewasaan seseorang di dalam menentukan sikap.

“Ini merupakan kedewasaan di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak ada aturan-aturan yang memaksa, melarang, atau pun juga mengharuskan,” tegasnya.

Sebelumnya, isu siswi non muslim diharuskan mengenakan jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat menuai kontroversi dan menimbulkan anggapan bahwa intoleransi antar umat beragama masih terjadi di Indonesia.