Simak, Ini Sederet Tanggal Penting Penyelenggaraan Pemilu 2024

Merdeka.com - Merdeka.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah resmi diundangkan. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 ditetapkan pada 9 Juni 2022.

Dilihat pada Jumat (10/6), PKPU ini memiliki 7 pasal, beserta lampiran tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Berikut rangkuman tanggal penting penyelenggaraan Pemilu 2024:

1. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, 29 Juli 2022-13 Desember 2022.
2. Penetapan peserta Pemilu, 14 Desember 2022.
3. Pencalonan anggota DPD RI, 6 Desember 2022-25 November 2023.
4. Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 24 April 2023-25 November 2023.
5. Pencalonan presiden dan wakil presiden, 19 Oktober 2023-25 November 2023.
6. Masa kampanye Pemilu 2024, 28 November 2023-10 Februari 2024.
7. Masa tenang, 11 Februari 2024-13 Februari 2024.
8. Pemungutan suara, 14 Februari 2024.
9. Penghitungan suara, 14 Februari 2024-15 Februari 2024.
10. Rekapitulasi hasil penghitungan suara, 15 Februari 2024-20 Maret 2024.
11. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden:

a. Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

12. Penetapan hasil pemilu anggota DPR:

a. Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPR.

b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

13. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi:

a. Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD provinsi.

b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

14. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota:

a. Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

15. Penetapan calon terpilih anggota DPD:

a. Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPD.

b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

16. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD kabupaten/kota, disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota.

17. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD provinsi, disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi.

18. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPR dan anggota DPD, 1 Oktober 2024.

19. Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2024.

Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua:

1. Kampanye, 2 Juni 2024-22 Juni 2024.
2. Masa tenang, 23 Juni 2024-25 Juni 2024.
3. Pemungutan suara, 26 Juni 2024.
4. Penghitungan suara, 26 Juni 2024-27 Juni 2024.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara, 27 Juni 2024-20 Juli 2024.

6. Penetapan Hasil Pemilu:

a. Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

7. Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2024. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel