Sisi Lain Kudeta Myanmar, Aksi Kelompok Pendukung Militer Kibarkan Bendera

·Bacaan 2 menit

Yangon - Aksi kudeta militer yang terjadi di Myanmar ternyata bukan hal buruk bagi semua pihak.

Ini merupakan berita baik bagi kelompok pendukung militer Myanmar yang mengibarkan bendera nasional dari atas truk sambil menyuarakan dukungan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

Melansir DW Indonesia, Selasa (2/2/2021), sebuah rekaman video yang diposting di media sosial menunjukkan kerumunan orang di pusat kota Myanmar merayakan pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

"Hari ini adalah hari di mana orang-orang bahagia," kata seorang biksu nasionalis kepada kerumunan pendukung militer dalam sebuah video yang dipublikasikan di Facebook.

Namun suasana di daerah lain dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, dan frustasi. "Saya marah. Saya tidak ingin kekuasaan militer lagi," kata Zizawah, yang tidak menyebutkan nama lengkapnya karena takut mendapat ancaman.

"Cara mereka bertindak seperti diktator. Kita semua tahu siapa yang kita pilih."

Seruan Kutuk Kudeta

Tentara duduk dalam kompleks Balai Kota sehari setelah militer Myanmar merebut kekuasaan, Yangon, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (STR/AFP)
Tentara duduk dalam kompleks Balai Kota sehari setelah militer Myanmar merebut kekuasaan, Yangon, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (STR/AFP)

Amerika Serikat (AS) menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar setelah militer melakukan kudeta dan menangkap Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya. Amerika "akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Sedangkan China, yang kerap kali menentang intervensi PBB di Myanmar, menyerukan semua pihak untuk "menyelesaikan perbedaan".

"China adalah tetangga sahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, di bawah kerangka konstitusional dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Senin (01/02).

Lain halnya dengan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengatakan kepada wartawan bahwa Moskow mengikuti perkembangan di Myanmar, tetapi belum dapat berkomentar banyak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "dengan keras" mengutuk penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin lainnya. "Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Jepang, India, Turki, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga mengecam kudeta Myanmar dan mendesak militer untuk segera membebaskan Suu Kyi serta memulihkan demokrasi.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan "keprihatinan" seraya mendesak kedua belah pihak "menahan diri".

Di sisi lain, juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque mengatakan situasi di Myanmar adalah "masalah internal".

"Perhatian utama kami adalah keselamatan warga kami," katanya. "Angkatan bersenjata kami bersiaga jika kami perlu mengangkut mereka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu."

Simak Video Pilihan di Bawah Ini: