Skenario PPKM Darurat Diperpanjang, DPR Minta Pemerintah Segera Salurkan Bansos

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati meminta agar Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) baik tunai maupun non-tunai untuk membantu masyarakat miskin jika memang ada perpanjangan PPKM darurat.

“Karena itu saya mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial tunai maupun non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang akurat dan valid agar bantuan tepat sasaran,” kata Anis kepada Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Di sisi lain dampak perpanjangan PPKM darurat ini juga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di kuartal III 2021. Sebab adanya pembatasan yang ketat membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

“Adanya skenario perpanjangan PPKM mikro atau darurat jelas akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas,” ujarnya.

Sebagai anggota DPR, Anis mengaku prihatin dengan perkembangan penanganan pandemi covid-19 oleh Pemerintah. Menurutnya, Pemerintah kurang sigap dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat pandemi, misalnya terkait kelangkaan oksigen, obat-obatan dan lainnya.

“Saya prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pemerintah harus sigap mengatasi masalah kelangkaan oksigen, tempat tidur RS, dan obat-obatan,” ungkapnya.

Kemudian, masalah kelelahan para tenaga kesehatan juga harus segera ditangani Pemerintah agar semua pasien bisa terlayani. “Menurut saya prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Pemerintah Siapkan Skenario Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjang PPKM Darurat hingga 6 MingguPPKM Darurat hingga 6 Minggu

Aparat gabungan dari TNI-POLRI dan Dishub memeriksa kelengkapan dokumen pengendara bermotor  yang melintasi kanalisasi pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, kamis (8/7/2021). (merdeka.com/Arie Basuki)
Aparat gabungan dari TNI-POLRI dan Dishub memeriksa kelengkapan dokumen pengendara bermotor yang melintasi kanalisasi pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, kamis (8/7/2021). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit dihindari," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (10/7/2021).

Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, tapi Alphon tak ingin nasib nahas terus berlarut.

"Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan dikawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan," ungkap dia.

Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pengusaha mal akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih pungutan pajak atau retribusi.

"Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara terbatas, bahkan pada saat diminta tutup sekali pun," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel