Slank Berharap Pasal Keramaian Bisa Dihapus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik Slank serius menggugat Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor .2 Tahun 2002 Tentang Izin Keraimaian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah sebelumnya sempat bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Slank kembali datang ke MK untuk mengajukan keberatan terkait pasal dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dianggap merugikan, Rabu (6/2/2013).

"Hari ini 6 Febuari 2013 kita Slank datang ke MK untuk mendaftarkan pengjuan uji materil. Undang-undang Nomo 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 2 huruf a soal izin keramaiaan, mudah-mudahan bisa dikabulkan apa yang kita impikan," ungkap Bimbim.

Sebelumnya, Slank yang diwakili Bimbim, Ivan, dan Bunda Iffet datang ke Gedung MK, Selasa (22/1/2013) sekitar pukul 13.00 WIB, Kedatangan Slank saat itu diterima langsung ketua MK, Mahfud MD.

Mahfud menyambut baik laporan yang disampaikan Slank. Mahfud mempersilahkan Slank untuk menguji materi Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang No.mor 2 Tahun 2002 Tentang Izin Keraimaian. Karena menurut Mahfud apa yang disampaikan Slank soal perizinan, sudah melanggar hak konstitusional seorang warga negara.

"Bagi MK masalah ini biasa saja, tapi menarik karena Bimbim dkk dan Bunda, mempersoalkan pengalaman yang jadi hak konstitusional seorang warga. Dalam tata hukum kami ada perizinan soal melaksanakan keramaian. Dalam prakteknya sering menghadapi masalah yang bersinggungan dengan HAM," ujar Mahfud saat itu.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.