Sleman terima penghargaan capaian 10 kali WTP dari Pemerintah RI

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meraih penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 sampai dengan 2021.

Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis.

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri berhasil meraih capaian WTP sebanyak 11 kali.

Usai menerima penghargaan, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo melalui pesan tertulisnya menyampaikan ucapan syukur atas capaian dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Menurut Kustini, keberhasilan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemkab Sleman untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan keberhasilan meraih opini WTP sebanyak 11 kali, akan menjadi pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan Pemkab Sleman.

"Ini tentu menjadi kebanggan bagi Kabupaten Sleman menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut," katanya.

Ia mengatakan, pencapaian ini tentu bukan lantas membuat berpuas diri begitu saja, akan tetapi menjadi motivasi untuk terus menjada dan meningkatkan performa kinerja pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto melaporkan, rakernas akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah kali ini bertujuan untuk memberi apresiasi atas raihan opini WTP, mewujudkan penguatan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dengan mengusung tajuk "Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", Hadiyanto berharap tema tersebut bisa menjadi energi bagi para pengelola keuangan dan kinerja di tingkat pusat maupun daerah.

Ia berharap tema tersebut mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan terdapat peningkatan jumlah lembaga daerah yang meraih opini WTP.

Pada tahun ini, untuk tingkat daerah berhasil meraih angka 92,25, dari yang sebelumnya berada di angka 89,7 persen.

Dikatakan Sri Muryani, terdapat 500 pemerintah daerah yang meraih opini WTP untuk tahun 2022. Sehingga, capaian laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dinilai menjadi capaian yang luar biasa, baik untuk yang meraih kategori 5 tahun, 10 tahun, maupun 15 tahun berturut-turut.

Menurut Sri Mulyani, ini adalah pencapaian yang luar biasa, kalau melihat perjalanan Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab.

Dan tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK WTP, namun yang sama dan yang penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Baca juga: Yogyakarta raih penghargaan Kemenkeu catatkan WTP 13 kali
Baca juga: BNPB terima penghargaan opini WTP10 tahun berturut-turut
Baca juga: Pemprov Jateng terima penghargaan WTP 10 kali berturut dari Kemenkeu