Soal Bencana, Jokowi: Jangan Sibuk Bikin Aturan

Siti Ruqoyah, Eduward Ambarita
·Bacaan 2 menit

VIVAPresiden Jokowi berbicara mengenai potensi rawan bencana yang terjadi di Tanah Air. Menurut dia, risiko ini harus diwaspadai.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyiapkan manajemen bencana secara matang agar jumlah korban dan kerugian pasca kejadian tersebut dapat ditekan. Salah satunya mengenai bencana gempa bumi.

"Pertama jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Kerana itu yang dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh rakyat. Yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakkan standar-standar di lapangan,” kata Jokowi.

“Misalnya, ini urusan berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Istana Negara, Jakarta, Rabu 3 Maret 2021.

Dalam catatan Kepala Negara, Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam daftar 35 negara paling berisiko bencana. Ia juga mengutip data dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang menyampaikan dalam setahun ini, Indonesia telah dilanda 3.253 bencana. Jika dihitung secara rinci, kurang lebih terjadi sembilan (9) bencana di Indonesia tiap harinya.

"Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana. Harus benar-benar terintegrasi. Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir betul-betul dilihat betul. Tidak ada tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi,”

“Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal," tegas Jokowi.

Soal manajemen bencana, kata Jokowi, terkait juga penanganan di sisi tanggap darurat. Ia selalu mendesak, setelah kejadian bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan secara cepat. Dan, Jokowi juga mengingatkan, mengenai sistem peringatan dini bencana yang harus berfungsi lebih baik dan terus mendapat pengawasan secara rutin.

"Terakhir, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus menerus ditingkatkan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga. Melajukan simulasi bencana secara rutin di daerah rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada," kata dia.

Di kesempatan yang sama Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan data mengenai kerugian setiap tahunnya akibat bencana di Indonesia. Mengacu data Kementerian Keuangan, sebesar Rp 22, 8 trilun kerugian ekonomi dihitung. Belum lagi korban meninggal dunia.

"Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Bapak Presiden telah memberikan arahan pada Rakornas penanggulangan bencana tanggal 4 Februari 2020 lalu di Sentul bahwa seluruh instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan termasuk didalamnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana. (Juga) pelibatan pakar untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan," tutur Doni.