Soal Dugaan Kebocoran Data, Polri: Tunggu Laporan Pihak yang Merasa Dirugikan

Merdeka.com - Merdeka.com - Kasus dugaan kebocoran data yang didalangi hacker Bjorka menjadi sorotan publik. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) saja yang menjadi sasaran, namun juga Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Terkait hal tersebut, Polri belum banyak mengambil langkah atau pun kerja sama dengan instansi terkait lainnya, perihal upaya mitigasi perkara dugaan kebocoran data tersebut.

"Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Senin (12/9).

Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pun menyatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum melakukan pengusutan dugaan kebocoran data ulah hacker Bjorka yang belakangan ramai di sosial media.

"Ya belum (mengambil langkah)," ujar Nurul.

Data Bocor Bukan Dokumen Rahasia

Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh seorang hacker bernama Bjorka. Namun ia tak ambil pusing, sebab hal itu bukan informasi rahasia.

"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9).

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domuken biasa dan terbuka.

"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," jelas dia.

BSSN Telusuri Dugaan Kebocoran Data

Sebelumnya, BSSN juga sudah membenarkan adanya peretasan. Mereka mengaku telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," tulis BSSN dalam siaran pers resminya.

BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

Selain itu, BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

"BSSN menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama," BSSN menutup.

Motif Hacker Bocorkan Data Negara

Belakangan ini, dunia internet Indonesia sedang diramaikan oleh aksi yang dilakukan oleh hacker Bjorka, dengan membocorkan informasi pelanggan Indihome, KPU, nomor HP Indonesia, dokumen rahasia Presiden RI.

Dalam cuitan, Bjorka mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir didalangi oleh Muchdi Pr sebagai otak pelaku. Aksinya membocorkan data atau informasi ini tentunya memicu beragam reaksi, ada yang pro dan tentunya ada juga yang kontra.

Terlepas dari hal tersebut, warganet penasaran apa yang menjadi alasan atau motif hacker Bjorka bersikukuh menyerang data pemerintah. Ternyata sang hacker pun langsung menjawab rasa penasaran kebanyakan warganet.

Lewat akun Twitter-nya, Bjorka bongkar motif menyerang pemerintah karena orang terdekatnya menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Mengutip akun Twitter-nya, dia mengatakan aksi peretasan yang dilakukan adalah sebagai bentuk demonstrasi di era yang baru.

"Pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politis dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang bodoh," tulisnya.

Lebih lanjut, dia bercerita tentang betapa mudah bagi dirinya untuk menjebol sistem keamanan yang dikelola pemerintah Indonesia. Bjorka menyebutkan, aksi peretasan ini dilakukan sebagai bentuk dedikasi untuk kawannya yang berkebangsaan Indonesia di Warsawa, Polandia.

"Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya."

"Ya, jangan repot-repot melacak dia dari kementerian luar negeri. Karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965," kata Bjorka.

Dia menambahkan, temannya tersebut adalah kakek tua yang sangat cerdas dan mengurus dirinya sejak dia lahir.

"Tahun lalu dia meninggal. Orang tua ini telah merawat saya sejak saya lahir, dan ingin pulang ke Indonesia untuk memberikan sumbangsih terhadap dunia teknologi. Walau dia tahu betapa sedihnya untuk dapat menjadi seseorang seperti BJ Habibie."

Sayangnya hal tersebut tidak terwujud hingga akhir hayatnya tahun lalu. "Dia tidak punya waktu untuk melakukannya sampai akhirnya meninggal dengan damai," ujar Bjorka.

"Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian," cuitnya.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com. [tin]