Soal Kasus Gagal Ginjal Akut, BPKN Minta Pemerintah Audit Proses Pembuatan Obat

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Edy Halim menyampaikan tiga rekomendasi dan desakan kepada pemerintah atas kejadian kasus gagal ginjal akut pada anak dalam beberapa waktu terakhir.

"Terkait hal tersebut, kami BKPN setelah mendapat hasil diskusi bersama DPR melalui rapat dengar pendapat," ujar Rizal, di Kantor BPKN, Jakarta, Jumat (3/11).

Tiga rekomendasi tersebut yakni, pemerintah melakukan audit secara keseluruhan proses pra registrasi, registrasi, dan izin edar obat-obatan.

Kedua, pemerintah diminta untuk mengaudit keseluruhan proses produksi termasuk perolehan bahan baku, baik itu yang diproduksi dalam negeri atau impor hingga proses distribusinya.

"Ketiga, mendesak pemerintah menaikan kasus ini menjadi kejadian luar biasa (KLB). Karena ini masif, tiba-tiba, dan sampai saat ini belum ada rilis yang pasti mengenai penyebabnya kasus gagal ginjal akut," terang Rizal.

Bentuk Tim Pencari Fakta

BPKN juga membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri dari berbagai unsur dari kepolisian, kejaksaan, jurnalis, akademisi, Kementerian Kesehatan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

"Tim pencari fakta akan bekerja dalam waktu yang tidak lama untuk mendapatkan data yang bisa disandingkan dengan apa yang beredar di publik. Khususnya terkait dengan data data korban," tutur Rizal.

"Karena kita sebagai lembaga yang diamanatkan untuk proses advokasi maka korban akan mendapat pendampingan dari BPKN untuk melakukan proses lanjutan," tambahnya. [idr]