Soal Kenaikan UMP 2023, Pemprov Jateng Cari Jalan Tengah Buruh dan Pengusaha

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah belum bisa memastikan berapa kenaikan upah minimum kabupaten kota 2023, menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada 21 November mendatang. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan setiap perusahaan, karena belum semua perusahaan tumbuh membaik pada kondisi pemulihan ekonomi ini.

"Kalau kita lihat, kondisi pascapandemi dan sekarang ini, lagi terjadi perbaikan ekonomi. Tapi ternyata pada saat perbaikan tak semua perusahaan membaik bersama-sama. Faktornya ada yang berbeda ukuran perusahaan, besar kecil menengah, kemudian beda lokasi juga menjadi catatan," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (15/11).

Saat ini pihaknya masih mencari jalan tengah agar para buruh dan pengusaha dapat satu suara dalam penetapan UMK tersebut.

"Belum bisa dipastikan apakah formula ini melegakan. Ini masih ada waktu. Kalau saya hitung belum, maka sekaligus ini pesan untuk Kemenaker," ungkapnya.

Dia menyampaikan, UMP akan ditetapkan oleh pusat pada 21 November mendatang. Kemudian, penetapan UMK akan mengacu pada hasil penetapan UMP.

"Pada saat ditetapkan akan dijadikan acuan menentukan UMK. Kalau dihitung UMK kita di masing-masing tempat rasa-rasanya dengan formula itu perlu lah mendapatkan review. Apa reviewnya? coba kita komunikasikan dengan pusat bagaimana memformulasikan UMP agar di UMK bisa lebih baik," ujarnya.

Maka itu masih ada kesempatan dalam tiga hari untuk mengumpulkan para buruh, pengusaha dan akademisi. Tujuannya, mencari opsi lain agar bisa menemukan pilihan yang sesuai untuk sesama.

"Jadi kita masih ada kesempatan tiga hari ini mengumpulkan buruh, ilmuan, pengusaha untuk membahas bareng formula itu. Agar mendapatkan kondisi bagus. Jadi sama-sama enak," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jateng juga sudah mengusulkan jumlah kenaikan UMP tahun 2023 ini. Berdasarkan surat usulan Pemprov Jateng kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada 31 Oktober 2022, mengusulkan agar kenaikan UMP di Jateng pada 2023 naik sebesar minimal laju inflasi.

Sedangkan bila mengacu inflasi, maka besarnya kenaikan UMP maupun UMK tahun lalu berkisar di angka 3,87 persen hingga 5,03 persen. Inflasi di Jateng secara year on date (yod) atau sepanjang 2022 adalah 3,87 persen. Sedangkan secara year on year (yoy), atau sejak Agustus 2021 hingga Agustus 2022 adalah 5,03 persen. [cob]