Soal Kerumunan Massa HRS, Camat Tanah Abang Akan Dipanggil Polisi

Daurina Lestari, Willibrodus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pihak kepolisian akan memanggil Camat Tanah Abang Yassin Pasaribu dan Camat Petamburan Setiyanto terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, besok, 17 November 2020. Pelanggaran protokol kesehatan ini terjadi pada saat penyambutan Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Selasa lalu, 10 November 2020.

Saat dikonfirmasi, keduanya mengungkapkan, pihak kepolisian memanggil mereka guna meminta keterangan perihal kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Yassin Pasaribu mengatakan, pihak Kecamatan Tanah Abang telah mendapat undangan dari pihak kepolisian. Namun, ia sendiri belum membaca surat yang dikirim kepadanya.

"Sudah di pihak TU (Tata Usaha Kecamatan Tanah Abang). Tapi saya belum baca undangannya. Kabarnya memang begitu, saya dipanggil. Cuma belum tahu untuk apa," kata Yassin, saat dihubungi, Senin, 16 November 2020.

Baca juga: Anies Baswedan Akan Diperiksa Polisi, Begini Respons Wagub DKI

Sementara itu, Setiyanto mengungkapkan, dirinya belum ingin membahas hal tersebut. Ia juga mengaku belum tahu kalau telah dipanggil oleh kepolisian.

"Saya belum bisa kasih keterangan. Nanti ya, saya juga belum tahu kalau dipanggil polisi," ujarnya..

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginformasikan akan memanggil pejabat Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Pemanggilan ini diduga terkait acara kepulangan Ketua FPI Habib Rizieq Shihab.

Selain itu, pemanggilan ini juga berkaitan dengan perhelatan Maulid Nabi di Petamburan. Pada malam Maulid Nabi Sabtu, 14 November 2020, tampak ribuan orang dari FPI dan sejumlah umat Islam berkumpul hingga memadati area sepanjang Jalan KS Tubun dan Jalan Petamburan III.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya juga bakal memanggil Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. Sejumlah pejabat terkait juga akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan polisi.

"Kepada anggota binmas yang bertugas di protokol kesehatan, RT, RW, Satpam, Linmas, Lurah, Camat, dan Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI (Anies Baswedan), kemudian beberapa tamu yang hadir," ujar Argo.

Dia mengatakan, tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang akan menangani kasus tersebut. Pihaknya bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana. Terkhusus ihwal aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Rencana akan kami lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan," tutup Argo.