Soal Lonjakan Covid-19 dan Kekurangan Pasokan Oksigen, Menko Luhut: Satu-persatu Kita Selesaikan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali.

Dirinya tidak membantah, ada beberapa masalah yang muncul seperti lonjakan kasus hingga kekurangan pasokan oksigen. Namun, Luhut memastikan seluruh masalah diselesaikan satu per satu.

"Semua kerjasama kita. Kalau ada yang bilang semua tidak terkendali, sangat tidak benar. Bahwa ada masalah, sangat banyak masalah, tapi masalah ini saya kira satu-persatu kita selesaikan dengan baik," ujar Luhut dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Luhut mengatakan, pihaknya sudah mengerahkan sejumlah bantuan dari luar negeri untuk membantu penanganan Covid-19 di dalam negeri.

"Kita sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, lalu dengan sumber-sumber lain, secara komprehensif semuanya sudah dilakukan," katanya.

Dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, pihaknya menyiapkan indeks mobilitas yang didukung oleh Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA. Menurutnya, penurunan kasus akan terjadi jika ada penurunan mobilitas minimal 30 persen.

"Tapi paling baik 50 persen, karena menghadapi delta varian. Sekarang ini masih di angka 26 atau 27 persen tertinggi. Kalau bisa dalam minggu ini sudah dekat 50 persen, saya kira minggu depan kita mulai lihat flattening dan perlahan menurun," ujar Luhut.

PPKM Darurat dan PPKM Mikro Telan Anggaran Tambahan Rp 225,4 Triliun

Pengendara sepeda motor memutar arah saat penyekatan PPKM Darurat di kawasan Lampiri, Kalimalang, Jakarta, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini dilakukan untuk membatasi pergerakan di perbatasan Jakarta guna memutus penyebaran COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Pengendara sepeda motor memutar arah saat penyekatan PPKM Darurat di kawasan Lampiri, Kalimalang, Jakarta, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini dilakukan untuk membatasi pergerakan di perbatasan Jakarta guna memutus penyebaran COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menginformasikan, pemerintah berpotensi menambah anggaran Rp 225,4 triliun dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali dan pengetatan PPKM Mikro yang diperpanjang hingga 20 Juli 2021.

"Terkait dana PPKM Darurat, ini memang ada usulan tambahan yang besarnya Rp 225,4 triliun," ujar Airlangga dalam sesi teleconference, Senin (5/7/2021).

Airlangga memaparkan, anggaran tambahan tersebut diantaranya terdiri dari penanganan kesehatan Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan UMKM Rp 50,04 triliun.

"Itu tambahan untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Juga terkait dengan stimulus pemda, terkait dengan dana DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum) yang 8 persen yang dialokasikan untuk penanganan covid," jelasnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan, pada anggaran yang berasal dari program PEN, untuk kelompok kesehatan akan diperlukan dana tambahan dari perawatan/kesehatan Covid-19.

"Mungkin nanti ini kebutuhannya akan mencapai Rp 40 triliun. Lalu untuk obat, insentif nakes juga makan ada peningkatan sedikit jadi Rp 9,15 triliun," terangnya.

"Vaksinasi juga akan terus kita lakukan, dan kita membeli pengadaan vaksin maupun distribusi, dan nanti akan dikombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah yang memang untuk dukungan vaksinasi," tutur Suahasil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel