Soal Panglima TNI dan Kasad, Politikus Diminta Tidak Perkeruh Suasana Keamanan

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto, meminta politikus tidak memperkeruh suasana keamanan nasional. Hal ini menyikapi isu yang dilemparkan oleh anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, terkait dugaan hubungan tidak harmonis Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman.

Menurut Sunanto atau yang akrab disapa Cak Nanto, jangan sampai ada narasi dan opini yang membuat situasi nasional gaduh.

"Kalau misalnya dua-duanya menganggap tidak ada masalah, maka sesuatu yang diembuskan tidak perlu lagi diungkapkan agar konsentrasi bekerja tanpa ada opini-opini yang lain," kata Cak Nanto saat dihubungi wartawan, Minggu (11/9).

Dia menuturkan, Andika dan Dudung lebih baik fokus bekerja secara profesional untuk bangsa dan negara.

"Bahwa Pak Andika dan Pak Dudung bekerja secara profesional, menjaga mempersiapkan keamanan negara dan menjaga kemaslahatan bangsa, ketimbang mengedepankan opini yang tidak terlalu penting," ujarnya.

Terpisah, Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar mendesak Effendi untuk meminta maaf terkait pernyataannya tersebut yang diungkapkan pada rapat Komisi I DPR, Senin (5/9).

"Menuntut agar saudara Effendi Simbolon segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan khususnya kepada TNI," ujar Eka.

Menurut Eka, wajar saja jika narasi soal isu disharmoni hubungan antara Andika dan Dudung memancing reaksi dari banyak kalangan.

"Reaksi keras mulai bermunculan dari para tokoh dan rakyat. Kita tahu bahwa TNI adalah anak kandung rakyat, TNI adalah kebanggaan rakyat dan TNI adalah milik rakyat. TNI bukan gerombolan tapi milik rakyat, menghina TNI berarti menghina rakyat," ucap Eka.

"Kita berhara agar Effendi Simbolon menghadirkan narasi rasa aman, nyaman dan tenteram. Marilah kita bernarasi yang menyejukkan," harapnya.

Sebelumnya, Dudung buka suara soal kabar disharmoni dengan Andika. Ia menganggap perbedaan yang terjadi merupakan hal yang biasa.

"TNI tetap berjalan solid. Kalau ada perbedaan itu biasa. Dalam satu organisasi itu biasa. Saya dengan Wakasad, Kasdam dan Pangdam ada perbedaan, pejabat lama dan pejabat baru ada perbedaan kebijakan itu biasa. Jangan dibesar-besarkan," kata Jenderal Dudung saat acara Bincang-Bincang Kebangsaan di Mabesad, Jakarta, Rabu (7/9).

Ia menegaskan, pihak-pihak yang kerap menghembuskan kabar Kasad dan Panglima TNI tidak akur, adalah orang-orang yang suka memecah belah bangsa.

"Nah itu lah orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu kesatuan dan persatuan Bangsa itu model begitu tuh," tegasnya. [cob]