Soal Penugasan BUMN, Erick Thohir Ingatkan Tidak Boleh Ada Lobi Politik

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan penugasan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah akan berjalan dengan lebih baik. Hal ini menyusul penerbitan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Erick mengatakan, pihaknya saat ini sedang merapikan soal pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN melalui adanya Permen tersebut. Berdasarkan kebijakan tersebut, bila ada Penyertaan Modal Negara (PMN) penugasan maka kementerian terkait harus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kemenkeu untuk memastikan legalitasnya.

"Sehingga ada black and white bahwa penugasan ini resmi, dan nanti Kemenkeu bisa lihat apakah ini dari belanja K/L ataupun yang namanya PMN. Jadi tidak ada lobi-lobi politik antara BUMN titik-titik langsung ke titik-titik. Ini semua kita tertibkan," ungkap Erick dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 pada Kamis (29/4/2021).

Di dalam Permen tersebut, katanya, juga ada mengenai PMN restrukturisasi. Berbeda dengan PMN penugasan, PMN restrukturisasi hanya cukup melibatkan direksi, Kementerian BUMN dan Kemenkeu.

"Kita ada juga poin nomor 3 di Perman ini, mengenai PMN corporate action, dimana corporate action itu tentu harus ada return investment yang baik. Jadi tidak hanya minta-minta saja, dampaknya tidak ada," jelasnya.

Erick pun menyoroti ketimpangan antara dividen dan PMN di BUMN. PMN yang diprediksi lebih besar dibandingkan dividen pada tahun ini dan tahun depan, mayoritas disebabkan penugasan. Namun pada 2023 - 2024, dividen diprediksi akan kembali lebih tinggi daripada PMN.

Erick Thohir: Sumbangan BUMN untuk Negara Capai Rp 3.282 Triliun selama 10 Tahun

Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir pastikan 1,5 juta tenaga kesehatan disuntik vaksin COVID-19 awal 2021 saat bertemu IDI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). (Dok Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19)
Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir pastikan 1,5 juta tenaga kesehatan disuntik vaksin COVID-19 awal 2021 saat bertemu IDI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). (Dok Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19)

Sebelumnya, Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada penerimaan negasa sudah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dalam 10 tahun terakhir dengan dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak BUMN beri andil capai Rp 3.282 triliun.

"Ini tentu kita jaga ke depan kita harapkan agar meningkat dan negara dapat income untuk dipakai kegiatan-kegiatan lain," kata Menteri BUMN Erick Thohir, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, secara virtual, Kamis (29/4/2021).

Meski begitu, jika dilihat dari proposionalnya kontribusi dividen, PNBP dan pajak masih cukup kecil. Sebab jika melihat return on investment masih cukup baik yang ada di investasikan di Kementerian BUMN itu sendiri.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) pada tahun 2019. Pendapatan ini salah satunya sumbangan dari BUMN melalui setoran deviden.

Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kamis (3/12/2020), penerimaan pendapatan dari KND di tahun 2019 naik 79,15 persen dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80,7 triliun.

Dari angka tersebut, bagian atas laba BUMN mencapai Rp 50,63 triliun. Laba BUMN ini terdiri atas BUMN perbankan dengan kontribusi Rp 18,595 triliun yang seluruhnya berasal dari BUMN di bawah Kementerian BUMN.

Lalu, BUMN non perbankan dengan kontribusi Rp 31,17 triliun (di bawah Kementerian BUMN) dan Rp 860,5 miliar (di bawah Kementerian Keuangan).

Tercatat, terdapat kenaikan pendapatan atas laba BUMN sebesar Rp 5,5 triliun karena dipengaruhi peningkatan kinerja yang membaik.

Dari realisasi tersebut, terdapat 10 BUMN yang menyumbang deviden terbesar. Siapa saja mereka? Ini daftarnya:

1. PT BRI dengan setoran Rp 9,25 triliun

2. PT Telekomunikasi Indonesia dengan setora Rp 8,45 triliun

3. PT Pertamina dengan setoran Rp 7,95 triliun

4. PT Bank Mandiri dengan setoran Rp 6,7 triliun

5. PT PLN dengan setoran Rp 4 triliun

6. PT BNI dengan setoran Rp 2,25 triliun

7. PT Pegadaian dengan setoran Rp 1,38 triliun

8. PT Inalum/MIND ID dengan setoran Rp 1,08 triliun

9. PT Pupuk Indonesia dengan setoran Rp 1,045 triliun

10. PT Jasa Raharja dengan setoran Rp 891 miliar

Secara total, 10 BUMN ini berkontribusi kepada pendapatan negara sebesar Rp 43,073 triliun, atau sekitar 85 persen dari total kontribusi laba BUMN terhadap pendapatan KND 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: