Soal Tuntutan JPU ke Ade Yasin, Majelis Hakim Diminta Objektif

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam kasus suap. Tuntutan tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (12/9).

JPU KPK, Roni Yusuf mengatakan Ade Yasin pun diminta untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya.

"Menuntut terdakwa Ade Yasin, pidana penjara selama tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp100 Juta subsider enam bulan kurungan," kata dia.

Menyikapi hal ini, kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih akan objektif dalam menanggapi tuntutan JPU.

"Kami tim kuasa hukum yakin majelis hakim objektif dalam perkara ini, karena tuntutan yang disampaikan oleh jaksa sudah dibantah semua oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK sendiri," ungkap Dinalara usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin.

Dia menganggap tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa tidak terbukti melibatkan kliennya. Pasalnya, tidak ada satupun saksi membenarkan bahwa pemberian uang oleh terdakwa lain yang merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada auditor BPK atas perintah dari Ade Yasin.

"Ternyata kan yang terungkap adalah kepentingan-kepentingan si pemberi yang merasa ketakutan ada temuan. Apakah perbuatan-perbuatan si pemberi ini harus Bu Ade Yasin yang mempertanggungjawabkan?" ujar Dinalara.

Dia menyebut, bahwa tuntutan JPU mengenai adanya pengondisian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun sudah dibantah oleh saksi-saksi.

"Maka perlu digali apa motif pemberian uang tersebut. Kalau motifnya adalah WTP, semua saksi mengatakan tidak mengerti sama sekali WTP tersebut," tuturnya.

Menurutnya mengenai bentuk tanggung jawab bupati atas kesalahan anak buah sudah selesai dengan peralihan kewenangan sepeti diatur dalam Peraturan Peraturan (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya JPU objektif dalam menentukan tuntutan. Hal ini lantaran dalam fakta persidangan tidak ada satu pun saksi yang diperintahkan Bupati untuk menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Meskipun tidak diperintah Ade Yasin, terdakwa Ihsan (Ihsan Ayatullah mantan Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor) mencoba mengambil keuntungan sendiri," kata Abdul Fickar kepada wartawan.

Menurutnya, kasus Ihsan berdiri sendiri dan tidak bisa disatukan dengan Bupati nonaktif Ade Yasin. "Jadi korupsinya terdakwa Ihsan CS berdiri sendiri dengan memanfaatkan kesempatan," jelas Fickar. [cob]