Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Pengamat: Tidak Memiliki Empati

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pengamat Komunikasi Politik dari Indomatrik, Husin Yazid menilai usulan Wasekjen PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah mendirikan rumah sakit khusus pejabat sangat tidak tepat dilontarkan dalam kondisi seperti ini.

Menurut Husin, sebaiknya para pejabat memberikan ide dan inovasi baru menangani COVID-19 daripada meminta rumah sakit khusus.

"Pertama saya melihat bahwa sebaiknya pejabat negara ini kan harus melihat kondisi keuangan negara yang mengalami stagnan. Selayaknya pejabat itu justru mencari ide-ide inovasi baru sehingga keuangan negara ini cepat sehat kembali," kata Husin saat dihubungi VIVA, Kamis, 8 Juli 2021.

Para pejabat negara, semestinya memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi dalam masa darurat seperti ini. Bukan justru berniat untuk mengeksklusifkan diri dengan meminta rumah sakit khusus.

"Seharusnya para pejabat ini juga meningkatkan simpati dan empati, karena kondisi COVID kita ini menjadi hulunya kan, jadi hulu kondisi ekonomi kita. Sehingga untuk meningkatkan itu seperti pada tagline negara kan, yaitu negara sehat ekonomi pulih. Jadi sebaiknya bersimpati dan berempati besar kepada rakyat," ujarnya.

Saat ini, mereka yang dilanda COVID-19, semua umat manusia bukan hanya yang berstatus pejabat. Bahkan rakyat dari kelas ekonomi atas sampai yang paling bawah, tak luput dari ancaman COVID-19.

"Sebagian besar yang terkena kan rakyat semua, kalau pejabat mau dinomorsatukan, atau diberi rumah sakit khusus, itu sudah berlebihan. Tidak memiliki simpati dan empati itu karena memang COVID-19 ini dihadapi oleh semua, bukan pejabat aja, tapi rakyat juga," ujarnya.

Saat ini, semua warga negara diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia dan juga Kementerian Kesehatan RI. Semua lapisan masyarakat, baik itu rakyat biasa ataupun pejabat tidak ada perbedaan dalam menghadapi COVID-19 ini.

"Dalam kondisi saat ini rakyat itu menginginkan tingkat simpati dan empati dari para pejabat untuk menelurkan ide pemikiran dan sebagainya sehingga bisa segera keluar dari belenggu kesusahan. Bukan malah meminta RS khusus pejabat," ujarnya.

Jika meminta dikhususkan, kata Husin, sama saja seperti menjauhkan kondisi pejabat dengan kondisi nyata yang dihadapi rakyat Indonesia. Usulan ini terkesan mementingkan kepentingan kelompok tertentu yang akhirnya tidak mendatangkan simpati rakyat.

"Rakyat saat ini lagi menderita dalam kesusahan ini rakyat menghadapi obat yang mahal, pendapatan rakyat berkurang, sedangkan pejabat minta dikhususkan. Jadi tentu dalam kondisi saat ini, statement tersebut pasti dapat menyakiti hati rakyat," ujarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel