Soft Opening Stasiun Matraman, Menhub Budi Ingin Tenant Diisi Produk UMKM

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri Soft Opening Pengoperasian Stasiun Matraman. Dia meminta Stasiun Matraman bisa diisi oleh tenant-tenant dari UMKM.

Acara ini juga turut hadir Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi, Direktur Wahid Foundation Yenny Zannuba Wahid, serta perwakilan dari komunitas disabilitas Catur.

"Ada hal lain yang sengaja ngundang pak Teten supaya pak Didiek ingat-ingat ada tugas negara yang namanya UMKM. Saya jujur baru 2 hari yang lalu, pak Teten harus hadir ke sini (soft opening stasiun Matraman) cari UMKM yang terbaik. Kalau belum ada, apalagi tenan luar negeri singkirin," kata Budi di Jakarta, Minggu (19/6).

Dia mengatakan, diperlukan dukungan lain yang diberikan melalui penyediaan infrastruktur publik kepada UMKM. Misalnya di pelabuhan, bandara, stasiun kereta api dan rest area harus menyediakan untuk UMKM.

"Pak Teten sudah ngomong 30 persen harus diisi UMKM. UMKM itu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, dan mereka kalau berhasil kompetisi mereka membuat industri-industri baru yang bisa menghidupi orang banyak. Sekali lagi pak Didiek (Dirut KAI) di kasih ruang untuk UMKM 30 persen dan pastikan yang disini UMKM," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Teten mengatakan UMKM begitu besar jasanya bagi negeri ini. Di mana para pelaku UMKM dengan inisiatif dan modal sendiri mereka bisa melahirkan lapangan kerja yang luar biasa.

"Saat ini 97 persen lapangan kerja itu disediakan oleh UMKM dan kontribusi terhadap PDB 61 persen. Padahal mereka hanya mengakses kredit perbankan cuma 19,8 persen bayangkan kalau seperti di Korsel 81 persen produk perbankan itu untuk UMKM," kata MenkopUKM Teten.

Bahkan, UMKM dari krisis ke krisis juga terbukti yang jadi penyelamat dinamisator ketika ekonomi pelaku-pelaku usaha yang besar dalam situasi ekonomi yang lesu. Biasanya usaha besar menunggu investasi dan menunda ekspansi bisnis, sementara UMKM tidak bisa karena berkaitan langsung dengan keluarga.

"Karena itu di UU Cipta Kerja Pak Presiden tidak ingin lagi menganak tirikan UMKM. Jadi, sekarangkatang belanja pemerintah 40 persen harus membeli produk UMKM. Begitu juga ruang-ruang usaha di transportasi publik seperti di stasiun, di Pelabuhan di rest area, di terminal, ini harus disediakan untuk UMKM," pungkas Teten.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel