Solusi global ala Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20

·Bacaan 4 menit

Cuaca di Washington DC yang dingin tidak melemahkan semangat para peserta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 kedua untuk mencari solusi dari berbagai tantangan global.

Dalam pertemuan ini, FMCBG melanjutkan pembahasan agenda pada pertemuan pertama Februari 2022 di Jakarta yakni ekonomi global dan risikonya, isu kesehatan global, arsitektur keuangan internasional dan keuangan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan para anggota G20 dalam pertemuan itu sempat menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan.

"Banyak anggota mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran hukum internasional," katanya dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis (21/4/2022) dini hari.

Anggota G20 menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang krisis kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai dampak dari perang ini sehingga mereka menyerukan agar perang harus berakhir dengan segera.

Menurut anggota G20, perang telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global serta meningkatkan kekhawatiran khususnya terkait ketahanan pangan dan harga energi.

Anggota G20 menilai perang telah membuat pertumbuhan serta pemulihan jauh lebih kompleks sekaligus melemahkan kesiapsiagaan dan respons global dalam menangani pandemi termasuk terhadap sektor kesehatan.

Terlebih lagi, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi berbagai tantangan lain seperti ruang fiskal yang terbatas dan utang yang tinggi.

Oleh sebab itu, anggota menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini.

Sri Mulyani juga memastikan semangat menjaga kerja sama dan multilateralisme tetap terjaga meski suasana sempat memanas karena Menteri Keuangan dari negara maju melakukan aksi walk out.

Beberapa Menteri Keuangan yaitu dari AS, Kanada dan Inggris melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes atas kehadiran delegasi Rusia dalam FMCBG kedua Presidensi G20 Indonesia.

Sri Mulyani mengaku sebenarnya G20 telah memahami beberapa skenario mengenai sikap negara G7 dalam merespons kehadiran Rusia termasuk intervensi yang dilakukan oleh mereka.

Oleh sebab itu, hal tersebut tidak mengagetkan bahkan aksi walk out ini tidak mengganggu atau menimbulkan masalah terhadap berlangsungnya diskusi.

Ia mengatakan dengan adanya negara-negara yang diundang termasuk Ukraina dan organisasi internasional maka pandangan mengenai risiko ekonomi global dapat diakomodasi dengan baik.

"Jadi dalam hal ini ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Apalagi bagi kita sebagai ketua sudah dilakukan tanpa mengganggu atau menimbulkan masalah dalam pembahasan kita," jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan berbagai tantangan tersebut menciptakan tugas yang sangat menantang bagi pembuat kebijakan dalam mendukung proses pemulihan di tengah peningkatan inflasi secara cepat di banyak negara.

Baca juga: Presiden optimistis pertemuan FMCBG rumuskan langkah konkret

Baca juga: Aksi "walk out" AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

Baca juga: Sri Mulyani: G20 minta Bank Dunia siapkan pembentukan FIF

Konsensus

Dengan adanya semangat multilateralisme, anggota FMCBG mencapai konsensus bersama yang dapat menjadi acuan untuk pertemuan ketiga yang rencananya berlangsung di Bali, Indonesia pada 15-16 Juli 2022.

Terkait kondisi global yang menghadapi ancaman tekanan inflasi yang dapat mendorong bank sentral menaikkan suku bunga, G20 menyatakan pentingnya strategi yang terkalibrasi, terencana dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan dan potensi limpahan.

Untuk agenda kesehatan global, G20 sepakat tindakan kolektif dan terkoordinasi dalam mengendalikan pandemi tetap menjadi prioritas. Salah satu tindakan yang dibutuhkan adalah mengatasi persoalan kesenjangan pembiayaan.

Salah satu konsensus untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan tersebut adalah membentuk mekanisme keuangan baru yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan tindakan terhadap pandemi.

Sri Mulyani memastikan Dana Perantara Keuangan (FIF) yang ditempatkan di Bank Dunia ini nantinya menjadi opsi paling efektif untuk mekanisme keuangan baru dan Presidensi Indonesia perlu mengawal diskusi seputar isu tata kelola serta pengaturan operasional dana ini.

"Sebagian besar anggota sepakat tentang perlunya mekanisme keuangan baru yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan Pandemic Preparedness and Response (PPR) pandemi, ujarnya.

Presidensi Indonesia menargetkan mekanisme keuangan baru tersebut dapat terselesaikan sebelum pertemuan tingkat Menteri Kesehatan G20 di Juni 2022. Ini akan menjadi salah satu manfaat nyata dari Presidensi G20 Indonesia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, untuk isu arsitektur keuangan internasional, anggota G20 kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan, terutama mereka yang berisiko mengalami kesulitan utang.

G20 juga menyambut baik pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) dan mendorong lebih lanjut pemenuhan ambisi global sebesar 100 miliar dolar AS dari kontribusi sukarela untuk negara-negara yang membutuhkan.

Selain itu, G20 akan melanjutkan proses reformasi tata kelola IMF melalui Tinjauan Umum Kuota ke16 selambat-lambatnya 15 Desember 2023, serta membahas kemajuan dari pelaksanaan Kerangka Kerja Bersama G20 tentang perlakuan utang dan langkah-langkah selanjutnya.

Mengenai agenda keuangan berkelanjutan, anggota G20 kembali menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan sangat penting untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh, dan inklusif serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Komitmen yang ada mencakup kerangka kerja sukarela dan tidak mengikat untuk transisi keuangan, meningkatkan kredibilitas komitmen lembaga keuangan, dan mengembangkan alat kebijakan demi meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan.

Dengan konsensus yang ada, G20 akan semakin krusial untuk mengatasi tantangan ekonomi dunia yang kompleks, sehingga langkah penyesuaian harus terus dilakukan, sembari mencari solusi bagi tantangan global selanjutnya, agar dunia kembali pulih secara berkelanjutan, inklusif dengan pertumbuhan yang seimbang.

Baca juga: Kemlu: Aksi 'walk out' di G20 tidak ditujukan terhadap presidensi

Baca juga: BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel