Sosiolog Sarankan Ridwan Kamil Diperiksa Juga karena Kerumunan Massa

Mohammad Arief Hidayat, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Sosiolog dan peneliti Musni Umar melihat indikasi ketidakadilan dalam penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Karena diduga membiarkan kerumunan dalam acara Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai dipanggil Polda Metro Jaya.

Musni kemudian membandingkan yang terjadi di Solo, saat anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada 4 September 2020. Sampai sekarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum dipanggil akibat peristiwa itu.

"Anies, Gubernur DKI sudah diundang Polda Metro Jaya untuk klarifikasi tentang kerumunan massa di Petamburan. Kapan Gubernur Jabar diundang klarifikasi, dan Gubernur Banten, juga Gubernur Jateng atas kerumunan massa di Solo. Kita dukung penegakan hukum secara adil," kata Musni, yang dikutip pada Selasa, 18 November 2020.

Pemprov DKI, kata Musni, dalam hal ini Satpol PP, sudah memberikan peringatan kepada penyelenggara acara pesta perkawinan putri Habib Rizieq di Petamburan. Juga telah menyediakan tempat mencuci tangan sebagai upaya penerapan 3M. Selain itu Satgas juga telah memberikan bantuan masker.

"Satu hal yang tidak bisa dilakukan itu adalah menjaga jarak karena jumlahnya sangat banyak sehingga susah menjaga jarak. Tetapi peristiwa ini tidak hanya terjadi di rumah imam besar Al Habib Muhammad Rizieq Shihab tetapi juga terjadi di Bandara (Soekarno Hatta). Itu kan wilayah gubernur Banten, tetapi gubernur Banten tidak dipanggil, begitu juga Kapolda Banten sampai hari ini tidak dicopot," kata Musni.

Dia membandingkan dengan yang terjadi di Bogor, saat Rizieq mendatangi markas syariah yang dihadiri banyak orang. Tetapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga belum dipanggil untuk klarifikasi. "Di situ kan lautan manusia menjemput Habib Rizieq tetapi Gubernur Jabar tidak dipanggil," ujar Musni.

Apa yang terjadi ini sangat memperlihatkan ketidakadilan dan terlihat hukum tumpul ke sebagian kalangan. Sangat terlihat ketika anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo, tidak dipanggil karena menimbulkan kerumunan saat proses pendaftaran.

Begitu juga menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang membawa banyak orang saat proses pendaftaran. Pada saat itu, hukum seakan tidak ditegakkan dan tidak ada langkah yang diambil seperti ketika Habib Rizieq membuat kerumunan.

"Di berbagai daerah dalam rangka pilkada itu luar biasa terjadi pelanggaran di situ. Misalnya, waktu pendaftaran calon kepala daerah di Solo itu lautan manusia orang datang—ribuan [orang] bahkan. Tapi tidak ada sanksi kepada mereka. Itu juga yang terjadi di Medan dan berbagai daerah," kata Musni. (ren)

Baca: Awalnya, Habib Rizieq Disebut Mau Pulang Diam-diam