Sosok AKBP Dalizon, Dikhianati Rekan hingga Bongkar Setoran Rutin ke Atasan

Merdeka.com - Merdeka.com - Mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, AKBP Dalizon, tersandung kasus penerimaan fee proyek di Kabupaten Musi Banyuasin. Kasus itu berjalan ketika Dalizon menjabat Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Dalizon kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor PN Palembang. Dalam sidang, Dalizon membuat banyak pihak 'kepanasan' karena dia berani membongkar fakta sebenarnya. Orang-orang yang diduga terlibat terungkap dengan gamblang oleh Dalizon, termasuk besaran nilainya.

Pada sidang tanggal 7 September 2022 misalnya. Dia menyampaikan pernyataan yang cukup menyebutkan ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa.

Dalizon merinci satu per satu orang-orang yang menerima aliran fee proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muba tahun anggaran 2019. Bahkan dia diwajibkan menyetorkan uang bulanan kepada atasan dengan nilai cukup fantastis.

Dalizon mengaku menyebut kepada atasannya, Direktur Reskrimsus Polda Sumsel yang saat itu dijabat Kombes Pol AS sebesar Rp300 juta pada dua bulan pertama. Setoran kemudian bertambah menjadi Rp500 juta setiap bulan ke depannya, hingga dia menjadi Kapolres OKU Timur.

Layaknya setoran wajib, jatah tersebut harus diberikan tepat waktu. Dalizon harus memberikan uang upeti tanggal 5 setiap bulannya. Bahkan ketika setoran terlambat, Dalizon ditagih atasannya melalui pesan singkat WhatsApp.

"Dua bulan pertama saya wajib setor Rp300 juta ke Pak Dir. Bulan-bulan setelahnya, saya setor Rp500 juta sampai jadi Kapolres (di OKU Timur). Itu jatuh temponya setiap tanggal 5," ungkap Dalizon, Rabu (7/9).

Dalizon mengaku tidak ingat lagi dari mana saja uang setoran itu. Namun, ia mau tak mau harus mencari cara agar uang dapat disetor setiap bulan.

"Saya lupa yang mulya (sumber uang). Tapi yang jelas ada juga dari hasil pendampingan," ujarnya.

Dalizon harus membongkar 'aib' itu karena kecewa atas perlakuan rekan sejawatnya. Dia merasa dikhianati dan ditinggalkan setelah menjadi tersangka, ditahan dan duduk di bangku pesakitan.

Tiga anak buahnya yang turut diperiksa Paminal Mabes Polri, inisial PT, SL dan HR, yang semuanya menjabat kanit di Subdit Tipikor memohon kepada Dalizon untuk dilindungi agar tidak ikut dipenjara. Ketiga orang itu mempertimbangkan kondisi anak dan istrinya jika dipenjara.

"Mereka minta tolong. Komandan tolong, kasihani anak istri kami. Tolonglah komandan, kalau komandan menolong kami sama saja dengan menolong seratus orang keluarga kami," kata dia menirukan ucapan anak buahnya.

Ternyata atasan dan anak buahnya itu justru mengolok-oloknya ketika ia dipenjara. Anak buahnya juga ingkar janji untuk mengganti uang yang mereka terima saat fee disepakati dengan menggunakan uang kantong pribadi Dalizon.

"Saya tahu Pak Direktur menjelek-jelekkan saya di belakang. Anggota juga mengkhianati saya, mereka tidak memenuhi janji untuk mengganti uang yang saya gunakan untuk menutupi yang mereka terima," kata dia.

Atas perlakuan atasan dan anak buah itu membuat Dalizon benci dan berharap mereka turut merasakan apa yang kini ia alami. Sebab aliran dana itu tidak hanya ia nikmati sendiri, melaikan banyak pihak yang kecipratan.

"Saya tidak sayang lagi sama mereka," kata Dalizon menjawab pertanyaan hakim yang diketuai Mangapul Manalu.

Terkait fee proyek di Muba dengan nilai fee Rp10 miliar, Dalizon mengaku diberikan oleh salah seorang Kepala Bidang di Dinas PUPR Muba, Bram Rizal. Orang itu mengaku saudara sepupu mantan Bupati Muba Dodi Reza Alex.

Dari uang sebanyak itu, Dalizon hanya menikmati seperempatnya atau sebanyak Rp2,5 miliar. Fee terbanyak dinikmati Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel sebesar Rp4,25 miliar, Hadi Candra Rp500 juta, dan sisanya dibagi ketiga bawahannya.

Dalizon mengaku sangat lega usai membongkar kejahatan berjamaah itu. Dia pun menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran di balik kasus yang menjeratnya.

"Iya, saya lega," kata Dalizon.

AKBP Dalizon adalah putra asli Tanjung Karang, Lampung, yang lahir pada 1979. Ia merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2020.

Pada 2007, Dalizon ditugaskan di Jawa Tengah. Kemudian ia pindah pada 2013 dan kerap mengusut berbagai kasus, salah satunya perjudian Sie Jie di Jalan Tandun-Bengkalis.

Awal 2015 Dalizon menjabat Kapolsek Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, lalu dimutasi menjadi Kapolsek Lima Puluh Pekanbaru pada Maret 2015. Ketika itulah, Dalizon naik pangkat menjadi Komisaris Polisi (Kompol) dengan masa jabatan hanya 7 bulan dan kembali dimutasi ke Polda Riau.

Di Polda Riau, Dalizon menjabat Kasubbid Provos Bidpropam Polda Riau. Lagi-lagi dengan masa jabatan 7 bulan. Pada Mei 2016 hingga April 2017, Dalizon menjabat sebagai Wakapolres Indragiri Hulu.

Kemudian, Dalizon pindah ke Polda Sumsel hingga menjabat Kasubdit Tipikor dan pangkatnya naik menjadi AKBP. Sejak September 2020, dia dipercaya menjabat Kapolres OKU Timur dan harus dipecat awal 2021 karena kasus penerimaan fee proyek Muba mencuat.

Sepanjang karirnya, hampir setiap bidang dirasakannya, mulai sebagai petugas patrol pengawal (Patwal), Reskrim, Reserse Narkoba, Provost, hingga pengasuh di Akpol. Ia juga pernah menangani sejumlah kasus, termasuk kasus TKI yang bermasalah secara administrasif dan penyelundupan narkoba di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Nyanyian AKBP Dalizon di persidangan langsung direspons Polda Sumsel. Bantahan tak luput dari pejabat berwenang terkait fee proyek kepada petinggi instansi itu.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi menyatakan pengakuan Dalizon tidak benar. Dia dengan tegas membantah dan merasa terkesan menyudutkan pihak-pihak tertentu.

"Saya perlu meluruskan, tidak ada Polda Sumsel menerima mulai dari Rp300 juta sampai Rp500 juta, atau sumbangan apapun terkait dengan pemberitaan yang sekarang ini," ungkap Supriadi.

Menurut dia, sejak awal kasus ini ditangani Bareskrim Mabes Polri dan sejumlah pihak sudah diperiksa. Tinggal bagaimana Dalizon membuktikan keterangannya dan justru tidak menimbulkan fitnah.

"Jadi kita serahkan penyidikannya Mabes Polri. Jika memang ada bukti, silakan dibuktikan ke persidangan nantinya. Bisa tidak dibuktikan kalau memberi uang sebesar Rp300 sampai Rp500 juta kepada oknum Dir pada saat itu, nanti itu dibuktikan," kata dia.

"Silakan berikan (buktinya) pada polisi atau jaksa sebagai barang bukti, jangan menyebar ke mana-mana," sambung dia.

Terkait dengan tiga anak buah Dalizon saat menjabat Kasubdit Tipikor yang disebut-sebut menerima fee, Supriadi mengatakan tinggal menunggu proses hukum selanjutnya. Dia memastikan ketiganya telah diperiksa Mabes Polri.

"Kita tunggu saja berkasnya dari Mabes Polri," tutupnya. [cob]