SP: Dominasi Istri Dirut Bikin Masalah di Pelindo II

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) menunggu sikap tegas dan konsisten Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menyelamatkan perusahaan operator pelabuhan tersebut dari kebangkrutan.

Dalam siaran persnya, SPPI berharap sikap tegas dan konsisten Menteri BUMN yang berani memecat Dirut salah satu perusahaan BUMN beberapa waktu lalu karena penggunaan fasilitas kantor dan terlalu dominannya pengaruh isteri dalam pengelolaan BUMN juga dilakukan terhadap Dirut Pelindo II, R.J Lino. Sejauh ini, SPPI II menilai kepemimpinan R.J Lino di Pelindo II telah banyak menimbulkan masalah dan berpotensi membahayakan masa depan perusahaan.

“Kami meminta Menteri BUMN segera mencopot RJ Lino dari jabatannya sebagai Dirut Pelindo II.” ujar Ketua Umum SPPI II, Kirnoto dalam konferensi pers yang digelar, Rabu (31/7/2013), di Pressroom Kementerian Perhubungan.

Selain dihadiri pengurus SP Cabang Pelindo II, konferensi pers tersebut juga diikuti para pengurus Serikat Pekerja JICT, Koja, MTI, RS Pelabuhan serta anak-anak perusahaan Pelindo II lainnya.

Tuntutan pencopotan tersebut berangkat dari sikap RJ Lino yang mengabaikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola perusahaan. Salah satu contohnya, sepak terjang Betty Sastra, isteri Direktur Utama Pelindo II yang memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi serta intervensinya dalam pengelolaan perusahaan. Padahal, Menteri BUMN sendiri telah menunjukan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN secara baik dan benar.

Intervensi isteri Dirut tersebut terbukti dari penggunaan kendaraan Hyundai H-1 bernopol B77BTY yang merupakan kendaraan operasional untuk tamu sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL624/1/5/PI.II-12 kepada PT Tri Karya Sejati, namun dalam kenyataannya kendaraan tersebut selalu stand by di rumah tinggal Dirut dan digunakan untuk keperluan isteri berikut sopirnya. Kendaraan tersebut dari awal merupakan pesanan khusus isteri Dirut dengan nomor polisi yang khusus pula.

Selain itu, penggunaan kendaraan Toyota Camry B 115 PIZ yang semula merupakan kendaraan dinas operasional Dirut dan seharusnya sudah ditarik sejak diberlakukannya kebijakan pemberian uang sewa kendaraan operasional direksi, namun kenyataannya masih dipergunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Dirut Pelindo II. Tidak hanya itu, kendaraan lainnya berupa Toyota Kijang Inova yang merupakan kendaraan operasional Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan sistem sewa bulanan pun setiap harinya justeru digunakan keluarga Dirut.

Perkembangan terakhir setelah adanya laporan SPPI II ini kendaraan-kendaraan tersebut saat ini telah dikembalikan ke kantor namun khusus untuk kendaraan Hyunday H-1 nopolnya yang semestinya B 77 BTY telah diganti dengan nopol B 1975 OUF. Penggunaan kendaraan-kendaraan tersebut oleh istri RJ Lino dan keluarga selain menyalahi peruntukannya juga tidak memiliki dasar aturan yang bisa dipertangungjawabkan.

Dalam hal pengadaan makanan dan minuman untuk keperluan dinas dan pekerjaan taman baik kantor pusat maupun cabang Pelabuhan Tanjung Priok juga kental dengan intervensi isteri Dirut. Tidak hanya itu saja, di RS Pelabuhan pun terdapat piutang biaya perawatan kesehatan pasien a/n Yan Christofel Lino di RS Pelabuhan sebesar Rp 95.529.171,- dengan perawatan kelas utama. Padahal pasien yang bersangkutan bukan pekerja Pelindo II dan hanya sebatas adik kandung Dirut. Namun pihak keluarga RJ Lino saat ini telah membayar biaya perawatan tersebut setelah adanya laporan SP ini.

Begitu juga dengan kasus pinjaman lunak PKBL kepada H Tony Syam yang merupakan kakak kandung isteri Dirut Pelindo II sebesar Rp 387.600.000,- sejak 15 Agustus 2011 sampai saat ini kondisinya macet..

“Dirut dan Isterinya berperan besar dalam mengangkat pegawai dari keluarga-keluarga dekat dan koleganya, penempatan/promosi jabatan, memutasi dan menon-jobkan pegawai-pegawai tertentu,” ungkap Kirnoto menjelaskan.

Kirnoto pun menyebut banyak kebijakan Dirut Pelindo 2 yang telah menciptakan kondisi buruk dalam tata kelola manajemen Pelindo II. Kebijakan tersebut antara lain proses investasi alat bongkar muat yang tidak didukung dengan kajian, perhitungan memadai serta perencanaan yang tidak konsisten sehingga investasi alat senilai kurang lebih Rp 2,7 triliun dinilai melebihi kebutuhan yang semestinya serta terindikasi adanya kecurangan dalam proses pengadaannya.

Selain itu, penunjukan langsung PT Telkom sebagai pelaksana pekerjaan Information and Communication Technology (ICT) dengan nilai pekerjaan Rp 105 miliar, namun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak dan pelaksanaanya pun tidak full implemented.

Serikat pekerja juga menyoroti kebiasaan direksi yang sering sekali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yang jauh dari sifat urgent. Padahal, UU BUMN mengamanatkan agar direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan.

“Yang lebih memprihatinkan lagi, Dirut telah bertindak sewenang-wenang dalam mengangkat konsultan asing maupun staf ahli yang pekerjaannya seringkali overlapping dan hasil pekerjaannya tidak bisa diterapkan. Padahal mereka sudah dibayar mahal perusahaan,” tegasnya.

Ironisnya, RJ Lino juga mengangkat Farid Haryanto yang merupakan staf khusus Wapres sebagai Advisor Direktur Utama Bidang Keuangan dengan gaji direncanakan sebesar 25.000 dolar AS per bulan. Farid sendiri merupakan bekas komisaris PT Pos Indonesia yang diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Saat ini yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya namun kontrak penunjukannya masih dalam proses.

Selain Farid, Dirut juga mengangkat Nina Insania sebagai Executive Advisor bidang Human Capital dengan honorarium, fasilitas dan tunjangan setara direksi, misalnya fasilitas kesehatan kelas platinum, bonus tahunan setara dengan Kepala Satuan Pengawasan Intern, pemberian bantuan kursus Bahasa Inggris serta fasilitas mobil dinas dan pengemudi pribadi.

Hal tersebut di atas mengesankan tidak berfungsinya peran direksi terkait. Di sisi lain, besaran gaji direksi justeru di bawah bayaran yang diterima pada advisor tersebut. Hal ini jelas merupakan tindak pemborosan dan dapat merusak team work jajaran direksi Pelindo II.

Baca Juga:

Ekspansi PT Pelindo II di Tanjung Priok, Hatta Akan Panggil Dahlan

Ganti Presiden, Proyek Kalibaru Tetap Jalan

Pelindo II Bantah Lakukan Monopoli Usaha Bongkar Muat

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...