Special Content: Mudik Resmi Dilarang Pemerintah, Bagaimana Pengawasannya?

·Bacaan 8 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan mudik Lebaran 2021 awalnya menjadi polemik. Pemerintah sempat tak satu suara. Ada pejabat yang setuju, tapi ada juga yang isyaratkan bakal melarang. Namun, pada Jumat (26/3/2021), pemerintah akhirnya resmi melarang mudik pada Lebaran tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini.

Dasarnya, beberapa program yang dilakukan pemerintah baru-baru ini seperti vaksinasi, menambah rasa percaya diri masyarakat. Selain itu, dia memperkirakan potensi terjadinya lonjakan orang mudik untuk Lebaran 2021.

"Terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian," kata Menhub Budi Karya dalam rapar kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).

"Pasti terjadi lonjakan. Program vaksinasi membuat masyarakat ingin bepergian. Ada juga PPnBM 0 persen dan penggunaan tes genose yang membuat orang confident bepergian," ucap Budi Karya sambil memprediksi.

Sebagian pihak menganggap kebijakan Menhub kontradiktif dengan kondisi penyebaran kasus COVID-19 di tanah air. Tingkat positivity rate Indonesia sampai pertengahan Maret 2021 masih mencapai 13,47%, masih jauh di atas batas WHO yang hanya 5 persen.

Ketika Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran 2021, Indonesia diprediksi masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pada Lebaran tahun lalu, pemerintah memilih memutuskan melarang mudik dan tahun ini pun akhirnya kebijakan serupa diambil.

Keputusan resmi pemerintah melarang mudik tahun ini tidak lain berdasarkan pertimbangan risiko penularan COVID-19. Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, mengungkapkan, angka penularan dan kematian akibat COVID-19 masih tinggi, terutama pasca libur panjang.

"Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," terang Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," ujar pria berusia 64 tahun ini.

Menurut Muhadjir, kebijakan melarang mudik pada lebaran tahun ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2021. Mengenai aturan resmi tentang larangan mudik selanjutnya bakal diatur oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Seluruh kementerian dan lembaga juga diminta mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat," jelas Muhadjir.

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum itu dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," paparnya.

Kebijakan ini sekaligus menepis pernyataan Menhub Budi Karya, yang sebelumnya bahkan sudah menetapkan tujuh ketentuan penyelenggaraan angkutan Lebaran, di antaranya, pertama, terus mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, sampai di tempat kedatangan.

Kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara. Ketiga, memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan antara lain Korlantas POLRI, PU, Jasa Marga, pemda, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko bersama.

Keenam, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutan Lebaran. Ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran dimulai dari persiapan sampai dengan pasca pelaksanaan.

Komite Penanganan COVID-19 Sejak Awal Isyaratkan Larang Mudik

Menhub Budi Karya Sumadi (dok: BKIP)
Menhub Budi Karya Sumadi (dok: BKIP)

Pernyataan Menhub Budi Karya soal mudik tahun ini memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, ketika pernyataan dilontarkan Menhub, sesungguhnya keputusan resmi soal kebijakan mudik Lebaran 2021, belum dimiliki pemerintah.

Kepastian terkait mudik Lebaran 2021, kata Doni, mesti menunggu keputusan rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kebijakan publik akan dikeluarkan dalam rapat tingkat Menteri dipimpin Bapak Menko. Kita harus bersabar. Dalam waktu tidak lama, Bapak Menko (Airlangga) selaku Ketua Komite akan memimpin rapat sehingga keputusan itu akan jadi dasar kita semua," ujar Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Doni mengingatkan bahwa berdasarkan fakta empiris, tidak adanya pelarangan aktivitas masyarakat ketika libur panjang maupun libur-libur hari raya keagamaan diiringi dengan peningkatan kasus penularan COVID-19.

Beberapa waktu terakhir dia diperintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperketat aktivitas masyarakat ketika libur panjang seperti Hari Raya Imlek, Isra Mi'raj, dan Nyepi. Kala itu dilakukan pembatasan sehingga untuk ASN, Pegawai BUMN, TNI, Polri dilarang keluar kota.

Dia juga mengimbau pihak swasta untuk tidak mengizinkan karyawannya bepergian saat masih dalam situasi pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan ASN, TNI, dan Polri. Kepatuhan yang ditunjukkan beberapa waktu terakhir, khususnya ketika libur panjang, menurut Doni, mampu menekan jumlah kasus COVID-19 sampai 25,42 persen.

Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga membuat Bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rata-rata sudah di bawah 50 persen. Doni merasa kebijakan ini perlu dipertahankan.

"Dengan karyawan swasta kami juga koordinasi dengan Ketua Kadin atas perintah Pak Menko dan Bu Menaker sifatnya mengimbau. Kami harap pimpinan perusahaan ingatkan karyawannya untuk bersabar dulu," kata Doni.

Selain itu, kebijakan Menhub mengenai tidak adanya larangan mudik juga bisa bersinggungan dengan SKB 3 Menteri mengenai libur Lebaran 2021. Pemerintah telah menyepakati serta merevisi cuti bersama 2021 demi menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja," ungkap Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/02/2021) seperti dilansir laman Setkab.

Cuti bersama yang dipangkas pada Lebaran 2021 adalah tanggal 7, 18, 19 Mei. Sebelumnya, tiga hari tersebut merupakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebijakan Menhub Budi Karya seperti tidak sejalan dengan SKB ini.

Di sisi lain, pemerintah malah mengisyaratkan untuk melarang mudik pada Lebaran 2021. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bersama dengan Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Kementerian Dalam Negeri telah berdiskusi sebelum mengambil kebijaka tersebut.

"Jadi ada kemungkinan. Saya belum boleh mengumumkan ini secara resmi karena harus presiden, bahwa kita sudah menyiapkan kemungkinan besar untuk melakukan pelarangan mudik," ungkap Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede dalam webinar, Kamis (25/3/2021).

Selain itu, pemerintah bakal mengatur tentang perayaan lebaran serta transportasi selama masa mudik nanti. Raden menyatakan, kebijakan yang diambil tahun ini kemungkinan serupa dengan tahun lalu.

"Kami memang kemungkinan akan menerapkan apa yang kita lakukan tahun lalu. Jadi akan ada pembatasan untuk mudik," kata Raden.

Kebijakan Menhub Terburu-buru

(Liputan6.com/Faizal Fanani)
(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, langkah tak melarang mudik dari Kementrian Perhubungan adalah kebijakan yang terburu-buru.

"Karena Covid-19 masih tinggi penularannya, meskipun angkanya beberapa hari ini mengalami penurunan, tapi kan tidak berarti Covid-19 sudah hilang," kata Trubus kepada Liputan6.com.

Menurut dia, Kementrian Perhubungan hanya memikirkan dampak dari Covid-19 kepada para pelaku usaha di moda transportasi darat, laut dan udara yang selama setahun ini mati suri.

"Tapi di sini juga menunjukkan kurangnya koordinasi dan ego sektoral tinggi. Ini mencerminkan kurangnya kolaborasi (di pemerintahan)."

Kebijakan mengizinkan mudik, kata Trubus, juga berpotensi menimbulkan penularan tinggi dari Covid-19.

"Jangan sampai usaha selama setahun berperang lawan Covid-19 menjadi sia-sia, kalau nanti akhirnya, dengan adanya mudik diperbolehkan ini, kemudian terjadi penularan tinggi lagi. Harusnya belajar dari pengalaman libur-libur sebelumnya, seperti sesudah libur Natal dan Tahun, rumah sakit jadi penuh."

Trubus mengakui, sulit melarang masyarakat untuk tidak mudik. Ia berkaca pada pengalaman tahun lalu ketika pemerintah sudah melarang, namun banyak masyarakat yang mencari jalur-jalur alternatif untuk tetap pulang ke kampung halaman.

Ia pun berharap pemerintah bisa lebih ketat dalam melakukan pengawasan tahun ini. "Dinas Perhubungan harus koordinasi dengan kepolisian dan kepala daerah," ucap dia.

Masukan Epidemiolog

(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, juga mengakui, sulit untuk melarang masyarakat Indonesia untuk tidak mudik. Dia khawatir masyarakat malah masih ada yang tetap pergi dengan sembunyi-bunyi, yang dampaknya lebih berbahaya, karena tidak terkontrol.

Setelah melarang mudik, pemerintah juga diminta mengawasi ketat warga yang berusaha tetap mudik dengan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Jika itu terjadi, Pandu mencemaskan daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik, yang para lansianya belum divaksin.

"Terutama adalah di daerah-daerah tujuan mudik. Dan tujuan biasanya kan kita mengunjungi orang tua atau keluarga yang lebih tua. Nah, sekarang sampai menjelang Idul Fitri, kita punya waktu untuk memprioritaskan lansia di daerah-daerah tujuan mudik," ujar Pandu Riono ketika dihubungi Liputan6.com.

"Karena yang masuk rumah sakit akibat dampak mobilitas penduduk itu adalah lansia. Mereka yang masuk rumah sakit dan sebagian akan meninggal. Kalau ada sebagian, bukan semua berarti ya. Risiko itu lebih tinggi pada kelompok lansia."

Itu mengapa Pandu berulangkali meminta vaksinasi terhadap lansia di Indonesia diprioritaskan dan dimaksimalkan. Dia berharap sebelum Lebaran 2021, bisa dijadikan momentum vaksinasi lebih luas kepada lansia. Sebab, Pandu menyatakan, keuntungan vaksinasi pada lansia nanti adalah kasus kematian yang akan menurun. Jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit juga dia yakini bisa bakal menurun.

"Selama ada penularan tapi tidak bergejala, tidak ada yang masuk rumah sakit dan angka kematiannya rendah atau yang rumah sakit terbatas atau sedikit. Pandemi ini sudah memberikan harapan untuk terkendali kan, sambil kita terus melakukan upaya perluasan vaksinasi supaya nanti penularannya bisa ditekan," katanya.

Hal tersebut juga bisa menjadi peringatan bahwa mudik bisa membahayakan para orang tua di daerah. Apalagi bila para orang tua itu belum divaksinasi. "Ini juga bisa sebagai dorongan. Sebagai pemacu. Kan kita prioritaskan daerah-daerah tujuan mudik," tutur Pandu.

INFOGRAFIS

Infografis Dilarang Mudik (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis Dilarang Mudik (Liputan6.com/Triyasni)

Saksikan Video Berikut Ini