Sri Mulyani Akui Bantuan untuk Pelaku Usaha di Bali Belum Optimal

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa bantuan pemerintah bagi para pelaku usaha di Bali belum optimal. Belum seluruh pelaku usaha merasakan bantuan di masa pandemi COVID-19.

"Dari berbagai program pemerintah, baik dari sisi akses, jangkauan, informasi, maupun dari sisi kemampuan eksekusinya, (bantuan pemerintah) belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi di Bali," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di acara 'Bali Economic and Investment Forum 2021', Kamis 8 April 2021.

Ia menjelaskan, bantuan diberikan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun kepada pelaku usaha menengah dan besar (UMB). Misalnya, bantuan relaksasi kredit pinjaman bagi UMKM yang baru tersalur sekitar 17,89 persen, dari total kebutuhannya yang mencapai 59,09 persen.

"Sementara bagi UMB juga baru diterima sekitar 20,86 persen, dari total kebutuhan sekitar 53,48 persen," kata Sri Mulyani.

Selain itu, ada juga bantuan modal usaha untuk UMKM yang dibutuhkan hingga mencapai sebesar 82,96 persen, sementara baru sekitar 10,73 persen saja yang bisa direalisasikan hingga saat ini.

Sementara bantuan modal usaha bagi UMB dengan total kebutuhan sebesar 54,01 persen, hingga saat ini baru mencapai sekitar 7,49 persen saja. Kemudian, lanjut Sri Mulyani, ada juga bantuan penundaan pembayaran pajak yang dibutuhkan UMKM, yakni sebesar 54,34 persen, namun baru diterima sekitar 11,58 persen.

Sementara bantuan serupa untuk UMB dari kebutuhannya yang mencapai sekitar 63,10 persen, hingga saat ini baru diterima sekitar 22,46 persen saja.

Hal yang sama pun terjadi pada bantuan keringanan tagihan listrik. Di mana, dari bantuan yang dibutuhkan UMKM sebanyak 74,11 persen, hingga saat ini baru diterima sekitar 12,95 persen.

Sementara bagi UMB, bantuan serupa yang dibutuhkan yakni sebanyak 74,33 persen, namun yang diterima baru 9,09 persen.

"Jadi memang inilah gambaran bahwa berbagai program pemerintah itu memang belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi di Bali," ujarnya.