Sri Mulyani Bakal Tarik Utang Baru Rp 515,1 Triliun di Semester II 2021

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, pembiayaan utang di tahun 2021 turun menjadi Rp 958 triliun. Meski demikian, pada semester II 2021, pemerintah akan mencari tambahan utang sebesar Rp 515,1 triliun

Angka tersebut dipatok lebih rendah dari rencana dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

"Kita hanya realisasi utang tahun ini Rp 958,1 triliun, lebih rendah Rp 219,3 triliun dari UU APBN," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Dalam APBN 2021, tercatat pembiayaan utang dipatok sebesar Rp 1.177 triliun. Sepanjang semester I 2021, realisasinya mencapai Rp 443 triliun atau sekitar 37 persen dari rencana awal di APBN.

Untuk prognosa di semester II, realisasi pembiayaan utang ini ditarget mencapai Rp 515,1 triliun atau 43,8 persen dari rencana awal di APBN. Dengan demikian, secara total, pembiayaan utang dibidik sebesar Rp 958,1 triliun.

"Ini bagus karena berarti kita bisa mengurangi kenaikan utang yang tadinya harus Rp 1.177 triliun, kini turun 18,6 persen," pungkas Menkeu.

Pendapatan belanja juga diprediksi mengalami pertumbuhan mencapai 101 persen dari target atau tumbuh 6,9 persen, didorong oleh pajak yang tumbuh 9,7 persen, kepabeanan dan cukai tumbuh 5,2 persen serta PNBP tumbuh 4 persen.

Sri Mulyani Perkirakan Realisasi Belanja Anggaran 2021 Capai Rp 1.929,6 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi belanja anggaran sepanjang tahun ini akan berada di angka Rp 1.929,6 triliun. Jumlah ini mencapai 98,2 persen dari total pagu yang sebesar Rp 1.954,2 triliun.

"Untuk belanja negara 2021 kami membuat outlook sampai dengan akhir tahun sesuai dengan trend penggunaannya. Kita perkirakan 98,2 dari belanja negara akan terpakai atau Rp 1.929,6 triliun," kata dia dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Perkiraan realisasi belanja anggaran tersebut naik 4 persen jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2020. Di mana realisasi belanja negara pada 2020 di angka Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

"Tahun lalu penyerapannya hanya 92,8 persen dari total anggaran Rp 1.975 triliun hanya terserap Rp 1.833 triliun. Tahun ini anggaran kita Rp 1.954 triliun, kita perkirakan porsi atau penyerapannya akan mencapai Rp 1.929 lebih baik dari 2020," jelasnya.

Dia menambahkan, perkiraaan realisasi tersebut memang akan sangat bergantung pada kesiapan daripada Kementerian atau Lembaga (K/L) masing-masing. Jika memang KL belanjanya mengalami kesulitan maka akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Ini yang kita lakukan dalam refocusing yang waktu itu sudah disampaikan pada sidang kabinet Paripurna minggu yang lalu," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemerintah Pastikan Anggaran Kesehatan Cukup

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 untuk warga di Taman Dadap Merah, Kebagusan, Jakarta, Sabtu (10/7/2021).  Pelaksanaan vaksinasi melalui mobil vaksin keliling juga diperuntukkan untuk anak usia 12 tahun ke atas. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 untuk warga di Taman Dadap Merah, Kebagusan, Jakarta, Sabtu (10/7/2021). Pelaksanaan vaksinasi melalui mobil vaksin keliling juga diperuntukkan untuk anak usia 12 tahun ke atas. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Pemerintah memastikan anggaran kesehatan untuk menangani Covid-19 masih mencukupi, sekalipun terjadi lonjakan kasus aktif. Adapun tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran klaster sektor kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.

"Kita telah menyiapkan pagu yang cukup, apalagi sekarang kita menghadapi kenaikan kasus covid sehingga ini bisa digunakan untuk menangani juga mengantisipasi kenaikan covid kita ke depan," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam video conference, APBN Kita, Senin (21/6/2021).

Suahasil menyebut saat ini realisasi anggaran klaster kesehatan adalah Rp 39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu hingga 18 Juni 2021. Realisasi ini mengalami peningkatan sebab sampai dengan kuartal I lalu anggarannya baru terserap Rp 14,91 triliun.

Jika dirinci, anggaran kesehatan ini digunakan untuk belanja diagnostik testing dan tracing sekitar Rp 250 miliar, therapeutic antara lain biaya klaim perawatan Rp 13,96 triliun dan insentif-santunan tenaga kesehatan Rp 4,22 triliun, serta program vaksinasi Rp 9,27 triliun.

Selain itu, ada belanja untuk penelitian dan komunikasi sebesar Rp 5 miliar, BNPB Rp 660 miliar, Bantuan iuran JKN Rp 260 miliar, insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin Rp 3,1 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya pada daerah Rp 7,81 triliun.

"Kesiapan dari APBN untuk penanganan kesehatan ini, kita memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan covid. Dan tentu perlu dipakai sesuai dengan tata kelola yang berlaku, tata kelola yang baik," tandas dia.

Infografis Utang Indonesia Tembus Rp 6.000 Triliun.

Infografis Utang Indonesia Tembus Rp 6.000 Triliun. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Utang Indonesia Tembus Rp 6.000 Triliun. (Liputan6.com/Trieyasni)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel