Sri Mulyani catat penerbitan sukuk negara capai Rp1.810,02 triliun

·Bacaan 2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat total volume penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara sejak 2008 hingga Juni 2021 telah mencapai Rp1.810,02 triliun atau setara dengan 124,49 miliar dolar AS.

"Dari tahun ke tahun, sukuk negara terus berkembang dan terus memainkan peranan yang sangat penting di dalam pembiayaan APBN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Internasional Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara daring di Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan, volume dan kontribusi sukuk negara dalam pembiayaan APBN mengalami kenaikan, dari semula hanya Rp4,7 triliun pada awal penerbitan tahun 2008 menjadi Rp360 triliun pada 2020.

Dengan demikian, lanjut dia, SBSN berkontribusi sekitar 20-30 persen terhadap penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya.

Baca juga: Pemerintah tetapkan hasil penjualan SR014 capai Rp16,7 triliun

Sementara itu, total outstanding sukuk negara pada 1 Juli 2021 mencapai Rp1.075,83 triliun atau setara dengan 73,99 miliar dolar AS. Angka tersebut merupakan 19 persen dari total outsanding SBN secara keseluruhan.

Selain itu, menurut dia, kepemilikan investor individu terhadap sukuk negara juga tercatat semakin meningkat dari Rp22,7 triliun menjadi Rp46,48 triliun pada Juni 2021.

Tak hanya di dalam APBN, Bendahara Negara menjelaskan, sukuk negara menjadi instrumen yang sangat penting, stabil, dan dipercaya oleh investor, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sukuk negara juga berperan dalam menciptakan pendalaman pasar keuangan, memperluas basis investor, dan bisa menjadi contoh dan pelopor instrumen investasi yang aman.

Baca juga: Lelang sukuk serap Rp12,5 triliun

Maka dari itu, ia berkomitmen akan terus mengembangkan pasar sukuk negara disertai upaya perbaikan, mulai dari pengembangan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan investor.

Produk tersebut antara lain sukuk ritel, sukuk tabungan, sukuk gobal, project financing sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), perkembangan struktur akad sukuk dan fatwa, serta diversifikasi dari underlying aset sukuk.

"Berbagai upaya ini diharapkan semakin menciptakan alternatif instrumen yang dibutuhkan investor dalam negeri dan sekaligus juga memperdalam pasar keuangan, terutama pasar sukuk negara," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur pasar dan metode penerbitan sukuk negara agar dapat memfasilitasi kebutuhan pendanaan dan memberikan fleksibilitas penerbitan, sekaligus untuk memberikan tempat investasi yang aman bagi para investor.

Baca juga: Kemenkeu: Penjualan SWR002 capai Rp24,14 miliar

Baca juga: KNEKS dorong penerbitan sukuk oleh pemerintah daerah

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel