Sri Mulyani dorong kebijakan fiskal untuk hadapi gejolak global

Adi Lazuardi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus mendorong kebijakan fiskal melalui pemanfaatan APBN yang efektif dan tepat sasaran sebagai langkah tepat untuk menghadapi adanya gejolak perekonomian global.

“Kami di Kemenkeu menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dalam rangka mengatasi ketidakpastian dan perlemahan yang berasal dari luar lingkungan perekonomian Indonesia,” katanya di The Westin, Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menuturkan gejolak global yang disebabkan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China tidak dapat ditebak ujungnya sebab terkadang satu pihak telah mengumumkan akan menyudahi namun ternyata masih berlanjut.

“Kita sudah berharap akan ada deal antara AS dan China namun tiba-tiba ada perkembangan di Hong Kong dan katanya agreement sama China nanti saja lah seusai Pemilu 2020. Kita dihadapkan kepada situasi berharap, kecewa, berharap, kecewa,” katanya.

Menurut dia, ketidakpastian global yang terus berlanjut akan memungkinkan terjadinya resesi bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 3 persen pada 2019.

"Kalau ekonomi dunia sudah 3 persen itu sudah dekat dengan resesi atau sudah resesi. Biasanya negara berkembang tumbuh lebih tinggi, sekarang sudah all across the board berarti semua negara melemah,” katanya.

Ia menyebutkan karena adanya ketidakpastian yang hadir dalam pola dan frekuensi yang sangat cepat berubah itu membuat kepercayaan diri dunia usaha semakin menurun sehingga turut berdampak pada perekonomian.

"Hari ini kita percaya proyeksinya begini, besok bisa berubah sama sekali. Ini pemberat dari kemajuan ekonomi dunia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pun berupaya membuat suatu ekosistem yang dapat dipercaya oleh para dunia usaha yaitu melalui investasi dengan membenahi 72 UU dengan menggunakan metode omnibus law.

“Simplifikasi regulasi dan reformasi birokrasi. Presiden memprioritaskan bagaimana keruwetan yang disederhanakan, reformasi birokrasi termasuk hilangkan berbagai halangan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan penggunaan APBN secara efektif dapat mewujudkan berbagai program pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II seperti peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang dinilai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berikutnya.

“Kita harus gunakan instrumen dari penerimaan, perpajakan dan non pajak, belanja, serta pembiayan untuk menetralisir perlemahan dari transmisi global ke dalam negeri. Jadi desain fiskal untuk menunjang prioritas itu,” katanya.