Sri Mulyani: Ekonomi Global Sedang Rapuh, Kita Harus Tetap Waspada

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa situasi perekonomian global sedang rapuh. Kondisi ini berdampak pada kepercayaan di sektor keuangan. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah hati-hati dalam mengambil kebijakan.

"Situasi akhir-akhir ini begitu rapuh sehingga kepercayaan di sektor keuangan dan pasar dan ekonomi secara keseluruhan dapat dengan mudah terhalang, Jika kita tidak hati-hati dengan perumusan kebijakan kita," kata Menkeu dalam B20 Summit Indonesia 2022 Day 2, Senin (14/11/2022).

Kata Sri Mulyani, banyak pembuat kebijakan saat ini dihadapkan dengan ketidakpastian, sehingga sulit menentukan kebijakan, baik itu secara fiskal maupun moneter. Namun, khusus untuk Indonesia, setidaknya bisa mengkolaborasikan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara sinkron dan harmonis.

Untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap pemulihan ekonomi, diperlukan kebijakan yang tersusun dengan baik, terencana, konsisten dan kredibel. Menurutnya, juga perlu menggunakan semua alat variabel secara efektif untuk meningkatkan kepercayaan ekonomi lebih jauh.

"Kita harus memberikan dukungan yang tepat sasaran, apalagi karena ruang kebijakan yang semakin terbatas harus lebih tepat sasaran, terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Banyak perusahaan besar seperti Unilever, Freeport, sungguh, mudah-mudahan melihat pertumbuhan perusahaan Anda yang lebih inklusif," ungkap Menkeu.

Dampak Pandemi Covid-19

Sri Mulyani kemudian menyinggung soal pandemi covid-19 yang telah menciptakan situasi yang sangat unik dan menantang dalam pemulihan ekonomi. Kemampuan setiap negara diuji untuk mengelola penyebaran covid. Namun, dengan adanya vaksin setidaknya mampu menciptakan momentum pemulihan.

Meskipun kini pandemi covid-19 berhasil dikendalikan, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tetap tidak boleh lengah. Sebab risiko ekonomi global kini telah bergeser ke arah yang lebih mengancam dibanding covid-19, salah satunya perang Rusia-Ukraina.

Perang tersebut menyebabkan IMF merevisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan 2023, dan juga berdampak buruk terhadap sektor ekonomi lainnya.

"Revisi turun yang konsisten dari outlook global, dari semua institusi Internasional telah menandai meningkatnya risiko yang kita hadapi tahun ini. Beberapa faktor telah memicu faktor kondisi ini seperti perang di Ukraina," ujar Menkeu.

Dampak perang juga telah memperburuk tekanan inflasi yang sudah melonjak dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, tantangan utama jangka pendek yang jauh lebih kompleks adalah tekanan inflasi tinggi, krisis energi dan pangan, tekanan keuangan, serta geopolitik.

"Ini jelas bukan lingkungan yang mudah bagi semua pelaku ekonomi untuk Anda semua, dan juga bagi pembuat kebijakan. Tapi saya setuju bahwa kita harus mengatasi hal ini. Menurunkan inflasi harus menjadi fokus utama untuk menghindari kerusakan yang lebih lama dan memulihkan stabilitas," kata Sri Mulyani.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Namun demikian, Sri Mulyani yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 bisa sentuh 5,4 persen. "Pemulihan ekonomi kita terus berlanjut. Seperti yang Anda lihat, kuartal ketiga kami tumbuh 5,72 persen. Ini sedikit lebih tinggi dari ekspektasi pemerintah sendiri. Kami berharap terus tumbuh di atas 5,4 persen tahun 2022," kata Menkeu.

Menkeu menegaskan, Indonesia terus menjaga optimisme. Tetapi pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia juga tetap waspada dengan kondisi global yang sangat dinamis. Kewaspadaan berarti harus bersiap untuk segala kemungkinan.

"Optimisme tetap penting. Sementara pada saat yang sama, kewaspadaan harus. Ini adalah pola pikir kita sebagai pembuat kebijakan ekonomi Indonesia. Kami tidak menakut-nakuti Anda dengan mengatakan bahwa kami harus waspada," ujarnya.

Pemulihan ekonomi Indonesia terus didukung oleh permintaan domestik yang kuat, terutama pada konsumsi dan sekarang diikuti oleh pemulihan investasi.

Di sisi lain, penanganan pandemi yang efektif, dan berbagai kebijakan mendukung permintaan, terutama dalam bentuk bantuan sosial. Sebab, subsidi telah melindungi ekonomi masyarakat dari melonjaknya harga pangan dan energi.

"Kami juga menggunakan alat kebijakan kami untuk mendukung sisi penawaran. Ini dalam bentuk keringanan pajak, beberapa insentif dan juga dalam hal ini dukungan pembiayaan. Kombinasi keduanya harus selalu dalam rencana yang tepat," tutup Sri Mulyani.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [idr]