Sri Mulyani: Ekonomi RI Bisa Meloncat Tumbuh 6,5 Persen, Asal...

·Bacaan 2 menit

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan bisa melampaui 5 persen tanpa adanya reformasi struktural, baik pada sektor produktivitas maupun sektor birokrasi dan regulasi.

Sri menjelaskan, jika pemerintah hanya membiarkan ekonomi jalan seperti biasanya, maka secara berurutan pertumbuhannya hanya sebesar 4,5 persen pada 2021, 5,2 persen 2022, 5,3 persen 2023, 5,4 persen pada 2024 dan 5,5 persen pada 2025.

"Pertumbuhan ekonomi kita akan didukung oleh investasi dan ekspor yang lebih tinggi, kalau business as usual pertumbuhan ekonomi kita dukungan investasi dan ekspor adalah di sekitar 5 persen," tutur dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 2 Juni 2021.

Akan tetapi, jika reformasi terus dilakukan secara konsisten meski adanya pandemi COVID-19, dipastikannya ekonomi akan tumbuh hingga 6,5 persen didukung kinerja ekspor dan investasi yang bisa tumbuh melesat hingga 7,5 persen dari saat ini di kisaran 5 persen.

"Seandainya reform yang sebabkan productivity lebih tinggi tanpa menambah capital namun kontribusi ke growth akan tinggi dengan investasi yang tumbuh mendekati 7 persen atau bahkan di atas 7 persen, demikian juga dengan ekspor," paparnya.

Untuk itu, dia menekankan, pemerintah telah mencanangkan reformasi struktural mulai tahun ini, caranya adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, efisiensi infrastruktur yang mendukung mobilitas hingga pada aspek penyederhanaan birokrasi dan regulasi.

"Kalau kita berhasil meningkatkan kualitas sdm, efisiensi infrastruktur yang mendukung efisiensi mobilitas dan cost of doing business ketika turun akibat birokrasi makin baik dan regulasi yang tidak kompleks maka kita akan melihat path dalam jangka menengah," ucap dia.

Atas dasar ini, Sri menekankan, investasi dan peningkatan daya saing maupun ekspor ini akan menjadi agenda yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Sebab, dengan transformasi ekonomi ini dikatakannya akan mendukung kesejahteraan rakyat.

"Tanpa menyebabkan kita terlalu boros dalam penggunaan capital kita menjadi lebih efisien dan efektif dan tentu pengaruhnya ke kesejahteraan akan tinggi karena dengan productivity tinggi labour kita akan mendapat reward lebih bagus," ungkap Sri.