Sri Mulyani: Jangan Sampai Kita Dibanjiri Informasi yang Tidak Benar

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di era keterbukaan informasi, pemerintah harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan publik, tak terkecuali terkait data keuangan. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk kepedulian terhadap Indonesia, sehingga bukan hanya sekedar tanggung jawab moral sebagai pemerintahan.

"Jangan sampai negara kita dibanjiri dan didominasi oleh informasi-informasi yang tidak benar," kata Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Kamis (4/8).

Pemerintah berkomitmen pada keterbukaan informasi karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi publik. Ini harus bisa ditunaikan dan informasinya harus benar, akurat, tepat waktu dan tepat kualitas.

"Ini upaya yang terus dilakukan dan saya gembira kita juga akan umumkan hal-hal yang dilakukan Kementerian Keuangan tidak hanya sekedar bagi dan upload informasi ke website tapi memberikan data dan informasi dalam level informatif," kata dia.

Keterbukaan informasi juga sebagai upaya monitoring dan evaluasi terdapat informasi dan respon yang diberikan publik. Mengingat ini cerminan tanggung jawab kepada publik untuk terus transparan, terbuka dan akuntabel.

"Ini prinsip tata kelola, karena kita percaya transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas adalah prinsip yang inheren dari tata kelola yang baik dan ciri dari bendahara negara," jelasnya.

Meski demikian, keterbukaan informasi keuangan negara tetap ada batasannya. Tidak seluruh data dari keuangan negara bisa dipublikasikan karena sebagian diatur mengenai kerahasiaan. Informasi keuangan yang terbuka untuk publik pun dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Semisal data pembayar pajak yang memang harus dijaga kerahasiaanya.

"Data pembayar pajak ini diatur dan dilindungi undang-undang," kata dia.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 34 (3) Bagian II. Intinya dalam pasal tersebut mempertegas ketentuan terkait dengan penggunaan data wajib pajak, salah satunya untuk menjamin kerahasiaan data. [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel