Sri Mulyani Kesal, Belanja Pemda Baru Capai 50 Persen

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi APBN 2021 yang disalurkan melalui dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih terbatas. Banyak daerah yang belum menyerap APBD untuk dibelanjakan program daerah.

Sampai 18 November 2021 tercatat hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang penyerapannya diatas 60 persen. Sementara itu Maluku baru membelanjakan dananya 30 persen.

"Mereka rata-rata hanya belanja sekitar 50 persen dari dana TKDD dari pusat," kata Sri Mulyani dalam Kongres AAIPI di Jakarta, Selasa (23/11).

Sri Mulyani tampak kesal dengan penyerapan APBD yang lamban di daerah. Apalagi menuju akhir tahun hanya tinggal 1 bulan. Sebab biasanya penutupan tahun anggaran dilakukan pad 24 Desember setiap tahunnya.

"Artinya cuma punya waktu 1 bulan buat eksekusi APBN dan APBD, dan kita lihat banyak daerah yang realisasinya baru sekitar 50 persen," kata dia.

Sri Mulyani mengakui penyerapan anggaran di daerah tahun ini lebih baik dari tahun 2020 lalu. Namun secara persentase masih terbatas dan mengakibatkan daerah mengalami surplus APBN. "Pendapatan mereka lebih besar dari belanja," ungkapnya.

Hal ini menunjukkan antara pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Pemerintah pusat berupaya mendorong belanja APBN untuk pemulihan ekonomi nasional. Terlebih tahun ini pemerintah melebarkan defisit APBN hingga Rp 540 triliun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tahan Belanja

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebaliknya pemerintah daerah menahan belanja yang berakibat pada terhambatnya proses pemulihan. Bahkan anggaran daerah berpotensi surplus hingga Rp 111,5 triliun.

"Pusat mendorong tapi daerah meredam (penyerapan APBD), makanya dampak ke perekonomian tidak maksimal," kata dia.

Apalagi bila dirincikan, realisasi anggaran kesehatan penyerapannya masih di bawah 50 persen. Padahal anggaran untuk sektor kesehatan telah dilakukan peningkatan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dan mendukung program perlindungan sosial.

"Ini evaluasi yang harus kita lihat, APBN dan APBD ada, penerimaan ada tapi eksekusi belum optimal," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel